PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyoroti capaian kinerja serta sejumlah kendala dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025.
Evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (6/4/2026).
Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, mengungkapkan bahwa secara umum kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan hasil positif, terutama dalam peningkatan realisasi pajak daerah.
“Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah berhasil melampaui target, dengan realisasi mencapai 78,93 persen dari target 77,46 persen. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik,” ujarnya.
Selain itu, tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan Bapenda juga mengalami peningkatan signifikan. Indeks kepuasan masyarakat tercatat melampaui target dengan capaian lebih dari 100 persen, mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan publik di sektor pendapatan.
Namun demikian, pihaknya juga mencatat sejumlah persoalan, terutama pada realisasi anggaran kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih di bawah 80 persen.
“Permasalahan ini disebabkan oleh sisa tender pada belanja jasa, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan ke depan,” kata Rachmad.
Pihaknya merekomendasikan agar Bapenda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil yang belum mencapai target, sekaligus mendorong inovasi baru untuk mengoptimalkan potensi PAD.
Sementara itu, pada sektor pengelolaan keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang juga menjadi perhatian. Dari total anggaran sekitar Rp60,9 miliar, realisasi belanja tercatat sebesar 76,37 persen.
Capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya efisiensi anggaran, pembatalan sejumlah kegiatan pelatihan di akhir tahun, serta tidak terealisasinya rencana pinjaman daerah.
Meski begitu, beberapa indikator kinerja tetap menunjukkan hasil positif. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahkan melampaui target, yang menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Ia menilai pengelolaan aset daerah masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Oleh karena itu, BPKAD diminta segera melakukan inventarisasi dan sertifikasi aset yang belum terdata, serta memanfaatkan aset yang belum produktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa hasil evaluasi LKPJ ini harus menjadi pijakan penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan.
“Walaupun saat ini sudah memasuki tahun anggaran 2026, seluruh rekomendasi LKPJ 2025 harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap pengelolaan keuangan, peningkatan PAD, serta optimalisasi aset daerah dapat dilakukan lebih maksimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Padang secara berkelanjutan. (*)
