Sidang Kasus Lapangan Merdeka Solok, Hakim Ingatkan Saksi tak Sampaikan Keterangan Palsu

  • Whatsapp
Sidang kasus dugaan korupsi proyek Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok digelar Senin (3/8) di Pengadilan Tipikor, Anak Air Bypass. (wahyu)

PADANG – Sidang kasus dugaan korupsi proyek Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok kembali digelar Senin (3/8) di Pengadilan Tipikor, Anak Air Bypass. Pada kesempatan itu JPU menghadirkan empat saksi.

Saksi yang dihadirkan yaitu Wawako Kota Solok, Reinier, Faswati Erpita selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Jufri Suardi (Kabag PAP) dan Ronal selaku pokja/tim teknis.

Bacaan Lainnya

Ronal yang diperiksa di awal sidang mengatakan kalau pembukaan penawaran yang dilakukan Duta Sumatera Perkasa tidak melewati batas yang telah ditentukan. Ia pun memperlihatkan bukti pengunggahan penawaran yang diprint langsung dari sistem website.

Kemudian, Faswati dalam keterangannya mengatakan bahwa pada rapat terkait bobot pengerjaan, ia menyaksikan perubahan angka progres pengerjaan, dari yang sebelumnya 84,3 persen kemudian menjadi 93 persen.

“Saat itu saya tidak membantah ataupun mempertanyakan kenapa pengerjaan masuk ke termyn empat dan progresnya sudah 93 persen saja. Karena sudah di-acc oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ya sudah saya ikut saja. Sekarang saya tahu itu ternyata salah,” katanya.

Saksi Faswati mengaku tidak pernah menerima uang dari siapapun terkait proyek ini. Ada pernah ia menerima uang dari terdakwa Saibin sebesar Rp3 juta. Uang itu katanya adalah utang Saibin yang pernah meminjam uang padanya Rp10 juta untuk pembayaran alat berat.

Saksi selanjutnya, Jufri mengaku tidak pernah mengikuti rapat atau pertemuan sebelum proyek ini berjalan. Hal yang sama juga dikatakan saksi lain, Wawako Kota Solok, Reinier. Ia mengaku tidak ikut saat pemancangan dan juga rapat penjelasan mulai pekerjaaan.

“Saya mengecek ke lapangan setelah mulai pergerjaan (proyek Lapangan Merdeka),” kata wawako pada majelis hakim yang diketuai Yose Ana Rosalinda, beranggotakan Mhd. Takdir dan Zaleka Hutagalung.

Majelis hakim sempat dibuat sewot dengan kesaksian wawako yang menangkal keterangan hasil pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya.

“Di sini kejujuran yang kami minta. Jangan beri keterangan palsu, karena ada ancamannya juga untuk saksi kalau memberikan keterangan palsu,” kata ketua hakim, Yose Ana.

Pada sidang itu, JPU, Irisa Nadeja menyebut sebenarnya ada lima saksi yang dihadirkan pada kesempatan itu, tapi hanya empat yang bisa hadir karena satu saksi lainnya, Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can berhalangan hadir dengan alasan rapat partai.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga 14 Agustus mendatang dengan agenda penyampaian tuntutan oleh JPU.

Seperti diketahui, ada tiga terdakwa dalam kasus ini, yaitu Syofia Handayani selaku PPK, Jaralis selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dan Saibin selaku pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok.

Disebutkan, sesuai surat perjanjian kontrak 14 Juli 2017 dicairkan dana sebesar Rp.7,726 miliar dengan pekerjaaan selama 160 hari, atau dari 14 Juli 2017 hingga 20 Desember 2017.

Kemudian, antara Juli 2017 sampai dengan Februari 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok, dengan persetujuan Syofia dan Jaralis dengan terdakwa Saibin yang mengajukan termyn IV tanggal 27 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan seolah-olah telah mencapai progres 93 persen senilai Rp. 1.176.582.500.

Sedangkan pada saat dilakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas, progres pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut baru mencapai sebesar 84,304 persen.

Dengan bobot pekerjaan seolah-olah telah mencapai progres 93 persen tersebut, terdakwa Saibin tidak menyelesaikan pekerjaannya, perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa,  Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Akibat ulahnya, negara mengalami kerugian hingga Rp.1,038 miliar. Sebagaimana tercantum dalam laporan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019. (wahyu)

Pos terkait