JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat negara mulai dari tingkat menteri hingga walikota untuk melakukan kegiatan buka bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 H atau 2023.
Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
Merespon hal ini, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama.
Hasan Basri menilai, seharusnya pemerintah tidak melarang kegiatan bernuansa keagamaan seperti buka puasa bersama (bukber), yang memang menjadi ajang silaturahmi bagi umat Islam.
Dirinya menilai alasan yang menjadi dasar pelarangan pemerintah adalah pengendalian penyebaran Covid-19 dari masa transisi pandemi menuju endemik, dirasa mengherankan dan tidak relevan.
“Diberbagai belahan dunia sudah tidak ada kewajiban menggunakan masker bahkan mencabut pembatasan covid, seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Denmark, Australia, Singapura dll. Mereka sudah mencabut sejak 2022,” kata Hasan Basri saat dihubungi Jumat (24/3/2023).
Mengutip apa yang dirilis oleh Cia Amerika, adanya covid dikarenakan akibat kebocoran zat kimia salah satu pabrik di wuhan.
Hasan Basri menilai, jika memang benar maka negara china yang seharusnya bertanggung jawab terhadap semua akibat covid selama ini.
“Sehingga menurut saya, sebaiknya edaran tersebut dicabut saja dan biarkanlah masyarakat hidup dan berinteraksi normal seperti pada hari-hari biasa,” Jelas Hasan Basri Hasan Basri.
Lebih lanjut, Hasan Basri juga menilai, larangan ini menunjukkan bahwa Presiden dinilai tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.
Menurut Hasan Basri, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Rapat-rapat Parlemen pun saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.
Hasan Basri juga mengatakan, sebelum bulan Ramadhan, semua kegiatan berlangsung aman-aman saja tanpa ada yang dilarang, misalnya perhelatan konser dan sejumlah klub elit di Liga Inggris.
“Bahkan konser musik yang menghadirkan puluhan ribu dan berdesakan pun tidak ada larangan, dimana para pejabat juga turut menghadirinya,” ujarnya.
Senator asal Kalimantan Utara ini menilai semestinya pemerintah harus membuat aturan itu secara komprehensif, bagaimana mengatur pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan tertib, bukannya melarang.
“Kenapa kegiatan yang positif saat bulan Ramadhan yang salah satunya kegiatan berbuka puasa bersama, malah dilarang. Justru di momen berbuka puasa bersama itulah para pemimpin dan pejabat menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan dapat secara langsung mengetahui kondisi masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, larangan itu juga sangat kontras dengan menyelenggarakan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Bahkan pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.
Bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat. (rl)
