Direktur Eksekutif LP2M Sumbar, Ramadhaniati mengatakan diskusi yang mereka selenggarakan merupakan program voice for change partnership (V4CP). Melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan inklusi (termasuk M&E) terhadap Program STBM/ Sanitasi oleh instansi terkait (termasuk pelibatan perempuan, kemiskinan dan daerah terpencil).
“Diskusi online ini untuk meningkatan kapasitas PKK, terkait perannya dalam selama masa pandemi Covid-19 dan Upaya peningkatan akses sanitasi,” kata Ramadhaniati.
Disebutkannya, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung upaya percepatan peningkatan Akses Universal di Indonesia telah ditetapkan sebagai pendekatan pembangunan sanitasi nasional sejak tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan STBM di Indonesia, tidak terlepas dari adanya dukungan pimpinan pemerintah daerah: gubernur dan /walikota, maupun mobilisasi seluruh elemen, seperti dinas dan instansi pemerintah, elemen masyarakat dan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa, serta unsur swasta yang termasuk di dalamnya: wirausaha sanitasi, lembaga keuangan mikro (MFI) dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) bahkan organisasi perempuan seperti PKK dan kader kadernya.
Dijelaskannya, dalam menggelar diskusi online LP2M Sumbar berkolaborasi salah satunya dengan kelompok PKK Padang Pariaman dan PKK Sumbar. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melakukan program-program pemberdayaan bagi kaum perempuan di Sumatera Barat semenjak tahun 1995. Visi LP2M adalah terwujudnya masyarakat sejahtera dan kritis yang adil dan setara gender, demokratis, anti diskriminasi, peduli sosial dan berkeadilan lingkungan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, LP2M memiliki dua misi organisasi yaitu memperjuangkan akses, kesadaran kritis dan kontrol perempuan serta masyarakat marginal terhadap seluruh kebijakan dan sumber daya di ranah domestik dan publik; dan membangun gerakan perempuan dan masyarakat sipil yang kuat dan independen sebagai sebuah kekuatan penyeimbang terhadap negara dan pasar.
