Oleh Hendri Nova
Wartawan topsatu.com
“Bagi saya, bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) ini, serasa masih seperti sedang bermimpi. Awalnya saya sudah menyimpan rapi keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA, serapi saya menyimpan buku-buku SMP saya ke dalam kardus. Ibu saya yang seorang janda miskin, saat itu menangis remuk melihat saya melakukan hal itu,” kenang seorang siswa yang sebut saja namanya Adi, saat diwawancarai di sela-sela jam istirahat di Kompleks SR Universitas Negeri Padang (UNP), Padang.
Ia mengaku tidak mau nama aslinya dimuat di media, karena tak ingin ibunya bersedih lagi. Apalagi ibunya kini harus berjuang sendiri, tak bisa ia bantu lagi untuk bisa meringankan beban hidup sehari-hari.
“Saya merupakan andalan ibu saya dalam mencari nafkah, untuk membantunya melakukan pekerjaan apa saja, demi mendapatkan sesuap nasi untuk keluarga. Namun kini saya harus masuk asrama, sehingga semua harus dilakukannya sendiri. Saya sedih, tapi ibu saya jauh lebih sedih lagi, jika saya menolak diasramakan dan tidak melanjutkan sekolah,” tuturnya lagi sambil menghapus air matanya yang tak bisa ia bendung.
Pinta ibunya, demi pendidikan dan masa depannya, tidak usah dipikirkan nasib ibu di kampung. Selagi masih ada nafas di tenggorokan, Allah SWT pasti menjamin rezeki makhluknya.
“Meski melepas saya dengan berurai air mata, ibu tetap melepas saya ke Padang untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMA SR milik pemerintah,” ujarnya.
Kini Adi mengaku hanya bisa berdoa, agar ibu dan adik-adiknya juga bisa makan enak seperti dirinya di asrama. Ia mengaku sering menangis saat makan daging ayam atau makanan enak lainnya, karena selalu terbayang ibu dan adiknya di kampung yang tidak tahu apakah mereka makan dengan berlauk apa saat itu.
Sekolah Rakyat
Apa yang dirasakan Adi, juga dirasakan seorang siswa lainnya yang sebut saja namanya Rita. Ia mengaku anak korban broken home, dimana ibunya ditinggal cerai ayahnya yang pergi entah kemana.
“Awalnya saya begitu tamat SMP, saya berencana merantau ke Padang, untuk melamar jadi pembantu rumah tangga atau sebagai pengasuh anak. Saya nggak tega melihat ibu yang berjuang sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga ataupun pengasuh anak nantinya, setidaknya nanti saya bisa mengirimkan sebagian gaji saya pada ibu di kampung,” kenangnya.
Namun saat rencananya diketahui Ketua RT, ibunya siang itu didatangi ke rumah. Ketua RT yang anaknya teman dari Rita, mengetahui rencana Rita dari anaknya. Ketua RT lah yang meminta ibunya merelakan Rita untuk melanjutkan SMA di Sekolah Rakyat di Padang. Semua urusannya akan dibantu Pak RT.
“Ibu gembira sekali waktu itu, karena di hatinya tetap ingin semua anak-anaknya bisa sekolah. Tapi sebagai anak paling tua, saya nggak tega melihat ibu harus berjuang sendirian. Ibu akhirnya memaksa saya, sehingga saya tak ada pilihan selain mengikuti perintahnya,” ucapnya.
Masih banyak cerita memilukan dari para siswa SR yang semuanya merupakan anak-anak kurang mampu, sebagai syarat utama masuk SR. Sebagaimana diketahui, syarat siswa SR harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Siswa juga harus masuk ke dalam klaster miskin ekstrem, diprioritaskan bagi keluarga yang berada di desil kesejahteraan terendah (Desil 1 dan Desil 2). Sementara untuk kategori Khusus, merupakan anak yatim, piatu, yatim piatu, atau anak dari keluarga retak (broken home) yang terlantar dan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah. Mereka ini, mendapatkan prioritas sangat tinggi.
Sementara syarat dokumen dasarnya, berupa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua atau wali. Selain itu, memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) jika ada (sebagai bukti pendukung).
Ada syarat usia dan kesiapan fisik. Untuk syarat usia sekolah, sesuai dengan jenjang yang dibuka, lulus SD/MI untuk jenjang SMP, dan lulus SMP/MTs untuk jenjang SMA.
Selain itu, siswa juga sudah memiliki kesiapan mental dan fisik untuk tinggal di asrama, tinggal jauh dari orang tua dan mengikuti aturan kedisiplinan asrama. Sedangkan syarat kesehatan yang harus dipenuhi, memiliki kondisi kesehatan dasar yang memungkinkan, agar bisa mengikuti aktivitas belajar dan penguatan karakter harian di asrama.
Untuk proses pendaftarannya, berbeda dengan sekolah umum yang menggunakan jalur PPDB online mandiri. Penjaringan Sekolah Rakyat dilakukan secara aktif dan jemput bola oleh pemerintah.
Untuk penyaringan data (jalur afirmasi), Kementerian Sosial menyaring data anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem di wilayah tersebut melalui DTKS. Setelah itu dilakukan validasi lapangan (ground checking), dimana tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau petugas sosial setempat akan datang langsung ke rumah calon siswa, untuk melakukan verifikasi faktual. Mereka memastikan apakah kondisi riil keluarga memang sangat membutuhkan bantuan ini.
Syarat terakhir, harus mendapat persetujuan orang tua. Hal itu karena sistemnya asrama penuh, petugas akan meminta komitmen dan izin tertulis dari orang tua/wali, agar anak mereka bersedia dididik dan tinggal di dalam fasilitas Sekolah Rakyat.
Di Sumatera Barat (Sumbar) sendiri, program SR berasrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial, diluncurkan secara serentak di tiga lokasi utama dengan menampung total sekitar 250 anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan Desil 2).
Tiga lokasi SR yang ada di Sumbar, pertama di kompleks Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kapasitas tahap awal sebanyak 50 siswa (21 putra dan 29 putri).
Fasilitas yang ditawarkan, SR berada di dalam lingkungan kampus UNP dengan sistem asrama penuh, di mana siswa mendapatkan fasilitas kamar, tempat tidur, lemari, meja belajar, dan ruang makan bersama yang seluruhnya ditanggung negara.
Kedua di kompleks BBPPKS Padang, Padang, berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, di kawasan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Jenjang penddikan yang dibuka Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kapasitas tahap awalnya sebanyak 150 siswa (74 putra dan 76 putri) dengan fasilitas 6 rombongan belajar (rombel).
Fasilitas disini memanfaatkan fasilitas balai milik Kemensos yang direvitalisasi menjadi asrama ramah anak lengkap dengan pelayanan kesehatan 24 jam.
Ketiga berada di kompleks BLK Kabupaten Solok, Kota Solok, yang berada di kompleks Balai Latihan Kerja (BLK) Solok. Jenjang pendidikan yang dibuka, SMP, dengan kapasitas tahap awal 50 siswa (25 putra dan 25 putri).
Fasilitas yang diberikan, berupa sistem asrama terpadu dengan fokus penguatan karakter, kedisiplinan, serta pembekalan kemampuan dasar selain kurikulum nasional standar.
Setiap anak yang menempuh pendidikan di tiga titik SR Sumbar ini mendapatkan jaminan penuh berupa bebas biaya total. Mulai dari pakaian seragam, buku, alat tulis, hingga kebutuhan personal sehari-hari.
Kamar asrama mereka umumnya diisi oleh empat anak, didampingi oleh wali asrama, guru-guru pilihan (total ada sekitar 29 guru di fase awal Sumbar), serta tenaga pendukung seperti juru masak dan tim keamanan.
Anak-anak mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari dan pemeriksaan berkala dari puskesmas setempat.
Konsep SR yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan program pendidikan gratis berbasis asrama (boarding school), yang dirancang khusus untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Program ini mengimplementasikan poin keempat dari Asta Cita (visi-misi pemerintahannya) yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan pendidikan, dengan target utama anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (Desil 1 dan Desil 2).
Inti dari konsep SR bentukan Prabowo berupa sistem asrama penuh (boarding school) yang gratis total.
Konsep ini lahir dari evaluasi bahwa sekolah negeri yang gratis saja tidak cukup bagi keluarga miskin ekstrem. Mereka masih terbebani oleh biaya transportasi, seragam, buku, hingga uang jajan harian.
Dengan sistem asrama, seluruh kebutuhan hidup siswa ditanggung penuh oleh negara. Siswa mendapatkan fasilitas tempat tinggal, seragam, hingga pemenuhan hak dasar di dalam kampus asrama.
Keberadaan SR memang ditujukan untuk memberikan masa depan wong cilik yang lebih baik. Dimana bagi lulusan SR yang ingin langsung terjun ke dunia kerja, pemerintah sudah menyiapkan program yang disebut Presiden Prabowo sebagai ‘Hilirisasi Lulusan Sekolah Rakyat.
Pemerintah tidak ingin, setelah membiayai anak-anak miskin ekstrem ini dengan anggaran miliaran rupiah selama di asrama, mereka justru terlantar dan menjadi pengangguran baru setelah lulus. Lulusan SR disebut-sebut bisa mendapatkan karpet merah (prioritas khusus) untuk diserap langsung oleh ekosistem pemerintah, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai Program Strategis Nasional (PSN).
Bentuk prioritas nyata yang disiapkan pemerintah untuk menyerap lulusan Sekolah Rakyat di sektor pemerintahan dan BUMN, berupa penyaluran ke PSN. Pemerintah melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Sosial telah menyepakati bahwa lulusan SR yang siap kerja akan langsung disalurkan ke berbagai proyek atau program strategis yang dikelola oleh negara. Ini menjadi jaminan bahwa tenaga kerja yang lahir dari rahim SR, langsung berkontribusi pada pembangunan nasional.
Selanjutnya berupa kemitraan konstruksi dan infrastruktur BUMN. Proses pembangunan fisik Sekolah Rakyat itu sendiri saat ini melibatkan raksasa BUMN sektor konstruksi (seperti PT Hutama Karya, Adhi Karya, dll).
Kerja sama ini kini didesain dua arah. BUMN tidak hanya membangun gedungnya, tetapi ke depan juga diplot untuk menjadi wadah magang industri dan penyerapan kerja bagi lulusan vokasi teknik dari Sekolah Rakyat.
Selanjutnya berupa kolaborasi antarkementerian (Kemenaker & KP2MI). Kementerian Sosial secara khusus telah menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk memetakan lowongan kerja di sektor formal—baik di lingkungan BUMN maupun swasta besar—yang wajib memberikan kuota khusus (afirmasi) bagi lulusan SR yang memegang sertifikasi kompetensi resmi. Selain itu, bagi yang berminat ke luar negeri secara aman dan legal, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) juga ikut menyiapkan jalur khususnya.
Juga disediakan jalur khusus menjadi abdi negara (TNI, Polri, & ASN). Sistem asrama SR yang menerapkan kedisiplinan subuh dan pembentukan karakter secara ketat, sengaja dirancang untuk menyamakan standar mental siswa dengan akademi militer atau kedinasan.
Lulusan SR yang memiliki ketahanan fisik dan minat tinggi akan diprioritaskan dan dibina untuk masuk ke jalur seleksi TNI, Polri, atau aparatur negara guna mencetak aparat yang berintegritas dari kalangan rakyat bawah.
Melalui skema hilirisasi yang terintegrasi ini, pemerintah memosisikan BUMN dan instansi negara bukan sekadar sebagai tempat mencari keuntungan, melainkan sebagai instrumen utama untuk menyerap lulusan SR demi menaikkan taraf hidup keluarga miskin secara instan.
Besar harapan keluarga miskin ektrem Indonesia, agar program SR tak berhenti di periode pertama Pemerintah Prabowo atau sampai periode dua, jika Prabowo terpilih kembali. Kebiasaan pemerintah sebelumnya, beda pejabat beda pula kebijakannya.
Meski Prabowo telah menguatkan SR dengan payung hukum, tetap ada celah untuk menghentikan program ini. Maka dari itu, keberhasilan program SR di masa datang, ditentukan oleh komitmen pemerintah pada SR saat ini.
Jika apa yang diprogramkan berjalan sempurna atau minimal menghasilkan kinerja memuaskan, maka rakyat miskin Indonesia tentu akan memperjuangkan SR untuk tetap ada. Maka dari itu, kerja keras pemerintahan Prabowo di periode pertama ini, akan jadi penentu keberlanjutan program SR di tahun-tahun selanjutnya.
Jika berhasil mengangka derajat wong cilik di Indonesia, maka program SR wajib dikembangkan dan dimajukan setiap tahunnya. Semoga saja, program SR mampu membawa wong cilik menjadi kelas menengah di Indonesia, aaamiiinnn ya rabbal ‘aaalamiinnn. (*)
