Sekda Nilai tak Tepat Pernyataan DPRD Panggil Bupati Pesisir Selatan

  • Whatsapp
Sekda Erizon

PAINAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Erizon menilai, pernyataan Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim, yang menyebutkan DPRD panggil Bupati Pesisir Selatan, tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum.

“Kalimat memanggil itu ada pada lembaga yudikatif, atau saat penggunaan hak angket oleh DPRD,” kata Sekda Erizon kepada watawan di Painan, Rabu (13/5).

BACA JUGA

Hal tersebut disampaikan sehubungan dengan pemberitaan di sejumlah media tentang pernyataan Jamalus Yatim yang menyebutkan, DPRD Pesisir Selatan, memanggil Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.

Selain itu, kata Erizon, sampai saat ini secara kelembagaan DPRD Pesisir Selatan tidak penah memanggil Bupati Pesisir Selatan.

Lebih lanjut dikatakan, bila yang dimaksudkan dalam pemberitaan tersebut berkaitan dengan rapat dengar pendapat pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD tentang refocusing APBD kabupaten untuk penanganan Covid 19, Selasa (12/5), maka itu undangan sebagaimana tertuang dalam surat Ketua DPRD Nomor 172/137/DPRD-PS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

“Jadi itu bukan pemanggilan, tetapi hanya undangan,” tegasnya.

Menurut sekda, dirinya yakin apa yang disampaikan Jamalus Yatim bukanlah pernyataan resmi pimpinan lembaga DPRD, tapi itu merupakan pernyataan pribadi yang bersangkutan.

Ditambahkan, dari pernyataan Jamalus Yatim tersebut, sepertinya dia (Jamalus) tidak paham tentang tata pemerintahan.

” Saya sarankan beliau harus lebih banyak belajar tentang pemerintahan,” sebutnya

Dikatakannya bahwa jika bupati tidak bisa menghadiri undangan DPRD, bisa diwakilkan kepada sekda, atau kepada tim yang dinilai kompeten. Sebab, pemerintahan itu adalah sistem bukan individu.

Sementara berkaitan dengan pelaksanaan refocusing APBD kabupaten untuk penanganan Covid 19, sesuai PerPPU Nomor 1 tahun 2020 tidak perlu persetujuan DPRD.

Dan hasilnya akan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD sesuai peraturan perundang undangan berlaku, dan kemudian kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan. (son)

BERITA TERKAIT