Roadshow Politik Kesejahteraan, Gus Muhaimin Jemput Aspirasi Masyarakat Sumbar

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) melakukan dialog dan silaturahmi dengan tokoh dan elemen masyarakat Sumbar secara virtual, Kamis (26/8). Titi

PADANG-Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) melakukan dialog dan silaturahmi dengan tokoh dan elemen masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) saat ‘Roadshow Politik Kesejahteraan’ secara virtual, di Hotel Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis (26/8).

“Saya berbahagia, kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semua semangat mencari jalan keluar dalam mengatasi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI itu mengatakan salah satu tujuan kedatangannya adalah untuk menjemput aspirasi masyarakat Sumbar. Selain juga untuk mendengar fakta-fakta di lapangan terkait keadaan masyarakat Sumbar saat ini. Terutama karena dampak pandemi.

“Pada roadshow kali ini, saya ingin mendengar fakta di lapangan saat ini seperti apa, sehingga saya bisa memperjuangkan bersama pemerintah, Presiden maupun DPR,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Rektor UNP Ganefri mengatakan, pandemi Covid-19 membuat semua pihak turut terdampak, baik di sektor pendidikan dan ekonomi. Dikarenakan sektor pendidikan dan ekonomi sangat terganggu, sehingga banyak perguruan tinggi defisit. Hal itu dikarenakan banyaknya anak-anak yang tidak mampu untuk membayarkan uang kuliahnya. Termasuk juga masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Kita sangat berharap KIP yang cukup. Saat ini jumlahnya masih terbatas. Padahal Sumbar pengusul bidikmisi terbesar ke dua di luar Jawa. Hal ini karena motivasi masyarakat Sumbar untuk melanjutkan pendidikan itu sangat tinggi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Umum SDM dan Pendidikan RSUP DR M Djamil Padang, Dr, dr. Dovy Djanas menyampaikan, ada dua permasalahan untuk memutus rantai Covid-19, di antaranya menjaga protokol kesehatan dan mencapai sasaran vaksinasi.

Pada saat ini, sambung Dovy, vaksinasi di Sumbar masih rendah yaitu sekitar 20 persen. Untuk itu ia meminta supaya bersama-sama untuk bisa meningkatkan cakupan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas.

Selanjutnya, ia meminta arahan bagaimana difasilitasi dengan BOR yang sekarang masih 50 persen.

“Kita berharap dengan tambahan bantuan yang dibutuhkan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang memerlukan,”” ujarnya lagi.

Terakhir, Salah seorang pelaku UMKM menginginkan bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha diiringi dengan pengurusan syarat dan penyaluran yang lebih mudah, karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Seperti KTP yang berbeda alamat tempat tinggal dengan lokasi ia berusaha.(TT)