PADANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Konsolidasi Daerah (Rakorda), 18-20 Januari di auditorium kampus UNP.
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, Minggu (19/1) menjelaskan, Rakorda bertujuan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan , sekaligus menginventarisir semua permasalahan selama tahapan pilkada.
“Hasil evaluasi ini nantinya kita sampaikan kepada KPU RI untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masa mendatang. Dalam pelaksanaan tahapan itu, tentu saja ada hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan tentu juga ada hal-hal yang perlu dibenahi untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya,” ungkap Surya Efitrimen pada Rakorda yang dihadiri semua komisioner KPU Provinsi dan jajaran sekretariat, Komisioner KPU Kabupaten dan Kota, serta panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Sumbar,
Surya Efitrimen juga menyampaikan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada 2024 mencapai 57,15 persen. Sawahlunto mencatat partisipasi tertinggi, yakni 79,09 persen, sedangkan Padang berada di angka terendah dengan 57,15 persen. Karena itu, evaluasi dan riset diperlukan untuk mengkaji berbagai faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih, terutama di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah.
“Rakorda melibatkan semua KPU kabupaten dan kota. Walau masih ada 11 daerah yang belum menetapkan kepala daerah terpilih karena masih bersengketa di MK, namun tidak memengaruhi evaluasi ini,” ungkap Surya Efitrimen.
Surya berharap kegiatan ini mampu menghasilkan solusi dan perbaikan yang dapat menjadi panduan bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Selain itu, Surya Efitrimen juga mengimbau Badan Adhoc agar tetap berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat meski masa tugas mereka berakhir pada 27 Januari.
Rakorda menghadirkan narasumber dari Bawaslu Sumbar, forkopimda dan pengamat politik serta akademisi. (r)