Realisasi APBD Sumbar 2019 Rendah, Ini Kata Legislatif

oleh -375 views
Ilustrasi. (*)

PADANG-Realisasi anggaran APBD Tahun 2019 pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) selingkungan Pemprov Sumbar masih sangat rendah. Hanya 2 OPD yang realisasinya lebih dari 50 persen.

Bahkan ada  yang belum mencapai 1 persen. DPRD Sumbar kritisi hal ini sekaligus meragukan realisasi akan tinggi hingga akhir tahun. Kritik tersebut disampaikan saat rapat paripurna pembahasan APBD perubahan (APBD-P) tahun 2019 di gedung DPRD, Rabu (7/8).

“Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi OPD tahun ini sangat rendah,” tegas juru bicara fraksi Demokrat, M. Nurnas saat rapat paripurna itu.

Demokrat memaparkan secara keseluruhan belanja anggaran pada APBD  Tahun 2019 baru direalisasikan 38 persen saja dari total anggaran Rp7,130 triliun. Angka ini lebih kecil dibanding posisi tahun 2018 berdasarkan jangka waktu yang sama.

“Dari total belanja sebanyak Rp7,130 triliun itu baru direalisasikan Rp2,23 triliun. Ini sangat rendah dan lambah,” ujarnya.

Demokrat, lanjut Nurnas, mencermati belum optimalnya kinerja OPD yang menyebabkan rendahnya realisasi ini. Nurnas memaparkan, dari 50 OPD, ada 4 OPD yang realisasinya di bawah 25 persen.

“Paling rendah realisasinya adalah Dinas PU dan penataan ruang. Realisasinya baru 0,814 persen saja dari total anggaran yang didapat pada APBD Tahun 2019 yang senilai Rp540,74 miliar,” ujarnya.

Begitu pula dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar yang realisasinya juga rendah. PSDA dengan anggaran Rp146,7miliar baru merealisasikan 12,02 persen.

Kemudian, lanjut dia, untuk OPD yang merealisasikan antara 25 hingga 40 persen ada sebanyak 42 OPD.

“OPD yang merealisasikan diatas 50 persen hanya ada 2, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50,26 persen serta Biro Pemerinahan 52,60 persen,” ujarnya.

Demokrat menilai dari data yang dilaporkan ke DPRD ini, sangat terlihat jelas bahwa terlalu banyak OPD yang terlambat merealisasikan belanjanya.

“Apakah nanti akan terealisasi sisanya pada waktu yang hanya tersisa beberapa bulan ini hingga akhir tahun?” ujar Nurnas meragukan.

Berkaitan dengan rendahnya realisasi anggaran ini, Nurnas mengatakan Demokrat dengan pernyataan sangat tidak setuju untuk beberapa OPD ini mengajukan proyek pembangunan fisik tambahan untuk dibiayai APBD-P Tahun 2019 ini.

Dia mengatakan, Demokrat menemukan pengajukan kegiatan pekerjaan fisik ini dari Dinas PSDA. Kegiatannya berupa pekerjaan normalisasi sungai, rehab dan jenis pekerjaan fisik lainnya.

“Anehnya jumlah anggaran yang diajukan untuk masing-masing pekerjaan ini rata-rata sama yakni Rp210 juta. Jumlah kegiatan yang diajukan ini cukup banyak.  Ini seperti sengaja dikondisikan saja. Sangat tidak rasional anggarannya hampir sama besar,” tegasnya.

Dengan nilai Rp210 juta ini, sesuai peraturan dari pemerintah pusat, pengerjaan fisiknya dilakukan dengan sistem penunjukkan langsung atau tidak perlu dengan sistem tender. Sehingga sangat terlihat seperti sengaja dikondisikan.

“Jangan sampai nanti menjadi masalah,” ujar Nurnas mengingatkan. (401)

Loading...