Kemudian mengapa pemprov hanya mendapatkan Rp200-300 juta per tahun semetara Bukittinggi mendapat miliaran per tahun. Sementara tanah merupakan milik Pemprov.
Lalu terkait pinjaman kredit manajemen Novotel ke Bank Nagari yang berdasarkan informasi menjadikan hak guna bangunan (HGB) sebagai agunan. Sementara seharusnya aset BOT dan milik pemerintah tak boleh diagunkan ke bank.
Dipertanyakan pula terkait pinjaman bank yang dikatakan untuk renovasi tersebut apakah telah meningkatkan nilai aset.
“Kalau kami lihat justru aset dilaporkan menurun,” kata Ketua Fraksi Gerindra.
Terkait hal tersebut, pihak manajemen Novotel bergantian menjawab, diantaranya Komisaris Utama Firdaus AB dan ditambahkan pula oleh wakil direktur dan direktur keuangan.
Terkait omset dan kerugian, manajemen menjawab memang benar omset puluhan miliar bahkan ada yang Rp30 miliar setahun. Namun omset harus dikurangi biaya terkait pasar saham karena perusahaan sudah Tbk. Lalu dikurangi biaya cicilan pinjaman kredit pada bank.
Pinjaman dilakukan pada 2014 senilai Rp22 miliar melalui Bank BNI lalu take over Bank Nagari karena Pemprov minta menggunakan bank BUMD.
Sebelumnya ada pula pelunasan uang pembangunan hotel tersebut pada 1990 senilai 8 juta dolar Amerika.
“Namun semua utang itu lunas pada 2024. Kami sudah kalkulasikan,” ujar Firdaus.
Lalu peningkatan nilai aset pada pembukaan pasca pinjaman, manajemen mengklaim memang ada peningkatan karena dana pinjaman digunakan untuk renovasi hotel apalagi bangunan sudah tua.
“Aset meningkat pada 2015 dan 2016 karena saat itulah pembangunan selesai,” ujarnya.
