BATUSANGKAR – Hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tanah Datar 2022-2042 dibahas pada rapat paripurna. Hasilnya Ranperda disepakati jadi peraturan daerah.
Mhd. Haekal, Jumat (25/6) hasil pembahasan itu diputuskan DPRD Tanah Datar untuk jadi Perda RTRW. Hasil pembahasan dibacakan Haekal merupakan rangkaian panjang atas keputusan Pansus.
Disampaikannya, pada tingkat internal dari 8 fraksi di DPRD menerima, memberi catatan serta fraksi menolak untuk dijadikan Perda.
Haekal mengutarakan, kebijakan strategi penataan ruang wilayah Tanah Datar pada rencana struktur ruang wilayah, seperti sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang wilayah dan kawasan lindung, kawasan budidaya
“Kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sudut kepentingan sosial budaya, sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,” kata Haekal.
Kemudian, arah pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
Diutarakannya, untuk ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, seperti ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dan ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.
Kemudian, lanjut Haekal, pada kewajiban dan peran masyarakat ada hak masyarakat, kewajiban masyarakat, dan peran masyarakat.
Selanjutnya dalam pembahasan itu juga tertuang kelembagaan, penyelesaian sengketa, ķetentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan lainnya.
Namun, pada bab XIII ada penambahan pasal yang semula 3 pasal menjadi 4 pasal terkait batas wilayah daerah.
Disebutkan Haekal tentang pasal batas wilayah daerah, yakni batas daerah dengan Kabupaten Solok pada segmen Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang.
Kemudian, batas dengan Kabupaten Limo Kota, batas dengan Kabupaten Sijunjung dengan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
