SAWAHLUNTO, TOPSatu.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sawahlunto membuka ruang bagi masyarakat dan wartawan untuk mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan yang tengah berlangsung pada 2026.
“Silakan dikritisi kalau ada pekerjaan yang tidak benar di lapangan, asalkan semua itu berdasarkan fakta dan data yang benar,” tegas Kepala Dinas PUPR Sawahlunto, Def Efrianto, S.T., saat berbincang dengan wartawan TOPSatu.com di ruang kerjanya, Selasa siang (1/9/2026).
Menurut Def Efrianto, pada 2026 terdapat 16 paket proyek infrastruktur jalan dengan total nilai sekitar Rp34,5 miliar. Secara teknis, pelaksanaan proyek tersebut mendapat pengawasan dari OPD terkait dan juga melibatkan pihak Kejaksaan Negeri.
Meski demikian, ia mengakui pengawasan tidak mungkin dilakukan secara sempurna terhadap seluruh pekerjaan. Karena itu, peran masyarakat dan media dinilai penting untuk ikut memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan dan memiliki kualitas yang baik.
“Tidak semua proyek tersebut akan terawasi secara sempurna. Justru itu, wartawan dan masyarakat diharapkan ikut mengawasi proyek tersebut sehingga kualitasnya dapat dijamin baik dan dirasakan masyarakat banyak dalam waktu yang lama,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra. Ia mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi proyek-proyek pemerintah yang sedang dikerjakan.
Menurutnya, pengawasan bersama diperlukan untuk mempersempit peluang terjadinya kecurangan oleh kontraktor, termasuk praktik yang berpotensi mengorbankan kualitas pekerjaan demi mengejar keuntungan.
Sementara itu, pantauan TOPSatu.com di lapangan menunjukkan keberadaan TKD di Sawahlunto turut membantu penanganan sejumlah ruas jalan kota. Namun, perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap kondisi jalan dinilai masih perlu ditingkatkan.
Faktanya, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah hingga saat ini. Kondisi tersebut diharapkan mendapat perhatian dan penanganan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun memperburuk kondisi infrastruktur yang ada.(sbd)
