PADANG-Buntut dari batalnya Kota Padang menjadi tuan rumah Pekan Nasional (Penas) Tani 2020, puluhan masyarakat dari Nanggalo dan Kuranji, Koto Tangah, Padang berdemo ke DPRD Sumbar, Senin (16/2). Mereka menuntut Padang tetap menjadi tuan rumah. Selain juga meminta Pemprov membayar ganti rugi pada masyarakat yang telah merehab rumah mereka sebagai penginapan untuk peserta penas.
Juru bicara aksi demo itu, Roni Candra mengatakan mereka menuntut Pemprov Sumbar untuk mengembalikan Kota Padang sebagai tuan rumah acara tersebut. Apalagi, menurut mereka, alasan persiapan belum matang, tidaklah logis. Selain juga menilai alasan pembatalan karena ketidaksiapan masyarakat Kota Padang sebagai pembohongan publik.
“Kami sudah berusaha optimal untuk memberikan dukungan kami. Bahkan rumah-rumah yang akan dijadikan tempat menginap peserta sudah kami rehab,” ujar Roni.
Roni mengatakan masyarakat yang sudah bergiat memberikan dukungan berhak mendapatkan alasan pasti penyebab Padang gagal jadi tuan rumah Penas Tani. Jangan sampai ada alasan yang sengaja dibuat-buat saja.
Namun, para pendemo juga mengatakan jika memang Pemprov tidak juga mau untuk mengembalikan Padang sebagai tuan rumah, maka mereka menuntut uang ganti rugi. Uang ini harus diberikan pada masyarakat di Nanggalo dan Kuranji yang sudah merehab rumah mereka untuk persiapan menerima tamu Penas Tani menginap.
“Kalau tidak dikembalikan ke Padang, kami menuntut Pemprov membayar uang ganti rugi untuk rehab rumah kami,” ujarnya.
DPRD Belum Tahu Pasti
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan secara pribadi dirinya belum mengetahui dengan pasti dan resmi terkait batalnya Padang menjadi tuan rumah Penas Tani 2020.
“Nanti akan segera diadakan pertemuan dengan gubernur dan dinas terkait untuk mempertanyakan alasan pasti tentang pembatalan ini,” ujar Supardi di depan para pendemo tersebut.
Supardi menilai agenda Penas Tani 2020 mau tidak mau memang harus mendapatkan perhatian yang serius. Acara ini bukan acara biasa, melainkan acara tingkat nasional. Sumbar mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah. Pemprov Sumbar pun diberi tanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab acara.
“Jadi setiap kebijakan yang terkait penas ini harus ada alasan logis dan berdasar. Apalagi jika sampai kebijakan itu menyebabkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Supardi berjanji, akan sesegera menggelar pertemuan tersebut. Selain juga mengkonfirmasi kemungkinan ganti rugi biaya rehab rumah masyarakat yang telah direncanakan untuk penginapan peserta Penas Tani. (401)
