PSBB di Sumbar Disetujui Kemenkes, Begini Aturan yang Harus Dipatuhi

PADANG – Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat telah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Keputusan tersebut ditetapkan 17 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/260/2020.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Widyawati dalam relis persnya melalui website sehatnegeriku.kemenkes.go.id, Jumat (17/4) mengatakan, PSBB di Sumatera Barat ditetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis.

Selanjutnya Pemerintah Sumatera Barat wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan PSBB tersebut pemerintah daerah Sumatera Barat mengkoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk membantu kabupaten/kota yang belum memiliki persiapan tersebut. 

Dengan langkah cepat pemprov Sumbar resmi menerapkan PSBB  Rabu (22/4/2020). Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerbitkan Pergub Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Covid-19.

Pergub ini yang menjadi acuan warga Sumbar dalam menjalankan PSBB. Pergub dibuat setelah keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor .01.07/MENKES/260/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PSBB berlangsung selama 14 hari, hingga 5 Mei 2020. Gubernur Sumbar juga menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020, tentang Pemberlakuan PSBB di Wilayah Provinsi Sumbar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Agar lebih mudah dipahami masyarakat, Pemprov Sumbar merangkumnya dengan menerbitkan Panduan Umum PSBB Sumbar. Berikut panduan lengkapnya:

Pembatasan Aktivitas Sekolah/Institusi Pendidikan:

1. Sekolah dan institusi pendidikan tutup sementara.
2. Kegiatan belajar mengajar melalui metode belajar jarak jauh di rumah.
3. Evaluasi belajar atau ujian dilakukan dari rumah.
4. Dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan tetap mempedomani protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Pembatasan Aktivitas Kantor:

1. Perusahaan, Pemerintahan dan Institusi menutup kantor atau menerapkan aturan work from home (WFH)
2. Jika tetap beroperasi, perusahaan wajib menerapkan aturan pembatasan fisik (physical distancing) secara ketat (meniadakan rapat, pelonggaran jam kerja, duduk dengan jarak minimal 1 meter antar pegawai), penggunaan masker, penggunaan sarung tangan dan deteksi suhu tubuh secara rutin.
3. Setiap orang dengan penyakit penyerta, ibu hamil dan lansia (>60th) dilarang beraktivitas di tempat kerja.
4. Sektor yang masih boleh beroperasi selama masa PSBB dengan tetap mempedomani protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai berikut:

a. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan pengaturan dari Kementerian terkait.
b. BUMN dan BUMD sesuai dengan pengaturan dari Kementerian terkait dan/atau Pemda.
c. Institusi tertentu :

• Kesehatan
• Bahan pangan/makanan/ minuman
• TNI/Polri
• Energi
• Komunikasi dan teknologi informasi
• Keuangan
• Logistik
• Perhotelan
• Media
• Konstruksi
• Industri strategis
• Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
• Kebutuhan sehari-hari

d. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan.

Protokol untuk Tempat Kerja:

1. Pastikan kantor selalu bersih dan higienis serta melakukan desinfeksi secara berkala.
2. Wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menyediakan fasilitas cuci tangan.
3. Menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan untuk karyawan.
4. Memantau suhu tubuh karyawan.
5. Jaga jarak antar karyawan (physical distancing & social distancing) minimal 1 (satu) meter.
6. Mensosialisasikan informasi tentang pencegahan COVID-19 di tempat kerja.
7. Menghentikan sementara aktivitas kantor minimal 14 hari apabila ditemukan karyawan yang PDP.

Pembatasan aktivitas di rumah ibadah:

1. Penghentian sementara aktivitas keagamaan di rumah ibadah, kecuali adzan dan penanda waktu ibadah lainnya.
2. Beribadah di rumah saja.
3. Selama PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib :

• •  Memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah;
  •  Melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah.
  •  Menjaga keamanan rumah ibadah

Pembatasan aktivitas di fasilitas umum:

1. Dilarang melakukan kegiatan lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
2. Pengelola wajib menutup sementara fasilitas umum kecuali fasilitas untuk penyediaan kebutuhan pokok dan barang penting sehari-hari seperti :

• • Pasar rakyat;
  • Toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket.
  • Toko/warung kelontong.
  • Jasa laundry.
  • Restoran
  • Toko Bangunan

Fasilitas umum yang boleh beroperasi hanya untuk kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman :

Bahan pangan/makanan/ minuman. Energi. Komunikasi dan teknologi informasi. Keuangan, perbankan dan sistem pembayaran. Logistik. Bahan Bangunan. Barang penting lainnya

Pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut :
a. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan takeaway.
b. Tidak menaikan harga barang.
c. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh .
d. Wajib menggunakan masker bagi pelaku usaha dan pembeli.
e. Menerapkan pembatasan jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;

Kegiatan olahraga dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok di area sekitar rumah
Pembatasan aktivitas kegiatan sosial, budaya dan pariwisata:
1. Dilarang mengikuti dan atau mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang seperti : Politik, Olahraga, Hiburan, Akademik, Budaya.
2. Menutup sementara seluruh destinasi wisata, tempat hiburan, diskotik, karaoke dan bioskop.
3. Khusus untuk caf, rumah makan/ restoran hanya boleh melayani takeaway atau online
4. Terhadap kegiatan perhotelan penanggung jawab hotel wajib :

a. Menyediakan layanan khusus untuk tamu yang ingin isolasi mandiri.
b. Aktivitas tamu hanya di dalam kamar hotel.
c. Menggunakan masker dan sarung tangan sesuai dengan protokol kesehatan.

Kegiatan yang masih diperbolehkan secara terbatas dengan menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak (physical distancing). yakni :
a. Khitanan di faskes
b. Pernikahan di KUA
c. Pemakaman dan atau takziyah bukan karena COVID-19.

Pembatasan layanan transportasi umum:
1. Menghentikan sementara kegiatan pergerakan orang dan/atau barang kecuali untuk :

Pemenuhan kebutuhan pokok
Kegiatan terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

2. Jenis transportasi yang dikecualikan untuk pergerakan orang dan barang adalah kendaraan bermotor pribadi dan angkutan umum dengan ketentuan :
a. Hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
b. Mebatasi jumlah maksimal 50% dari kapasitas angkutan.
c. Menggunakan masker dan sarung tangan (bagi kendaraan roda dua)
d. Membatasi jam operasional (bagi angkutan umum)
e. Melakukan deteksi pamantauan suhu tubuh petugas dan penumpang bagi angkutan umum.
f. Menjaga jarak antara penumpang (physical distancing) minimal 1 meter.
3. Angkutan roda dua berbasis aplikasi (ojek online) dibatasi hanya untuk pengangkutan barang.

4. Bendi dan delman dengan membatasi jumlah maksimal penumpang 50% dari kapasitas angkutan serta menggunakan masker.

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB:
Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19.

1. Pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, apotek dan toko peralatan medis).
2. Pelayanan kebutuhan pangan, makanan/minuman.
3. Pelayanan utilitas publik (PLN, PDAM, pusat distribusi, pelabuhan, bandar udara, pemadam kebakaran, kantor pos, unit layanan transmisi, bea cukai, perpajakan dan unit yang bertanggung jawab untuk pengelola panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.
4. Pelayanan ekspedisi barang (JNE, JNT, TIKI dll).
5. Distributor bahan bakar minyak SPBU dan LPG.
6. Penyediaan layanan internet dan penyiaran.
7. Pelayanan perbankan, kantor asuransi, penyelenggaraan sistem berbayar dan mesin ATM.
8. Toko-toko yang berhubungan dengan bahan kebutuhan pokok serta barang penting.
9. Kegiatan medis.
10. Dan kegiatan penting lainnya.

Pembatasan selektif di jalur perbatasan Sumbar dalam PSBB :

Bagi pengguna kendaraan penumpang atau barang wajib mengikuti proses pemeriksaan pada pos di jalur perbatasan sebagai berikut :
1. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan.
2. Mengisi formulir isian pada pos pemeriksaan yang tersedia.
3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh.
4. Menggunakan masker dan sarung tangan (bagi kendaraan roda dua).
5. Melakukan disinfeksi pada setiap kendaraan dan barang.
6. Menjaga jarak antar penumpang (physical Distancing).
7. Semua pendatang wajib mengikuti karantina selama 14 hari baik karantina mandiri atau tempat karantina yang telah disiapkan.
8.Pendatang terindikasi gejala COVID-19 segera dibawa ke rumah sakit terdekat sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. (hms-sumbar*)