Padang-Anggota Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperhatikan nasib perantau Minangkabau yang tidak bisa mudik akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Pandemi virus corona berdampak terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, baik yang menetap di kampung halaman, maupun yang bermukim dan mengadu nasib di perantauan,” kata anggota tim pengawas penanganan Covid 19 DPR ini ketika rapat dengan Pemprov Sumbar di kantor gubernur yang dihadiri Gubernur Irwan Prayitno, Selasa (28/4).
Lisda menyebutkan, dirinya menyampaikan kepada Pemprov agar memperhatikan nasib perantau yang berada di daerah lain. “Alhamdulillah, langsung direspon Bapak Gubernur,” katanya.
Menurut Lisda, pemerintah dan segenap elemen masyarakat Sumbar serta paguyuban di masing-masing daerah rantau harus bersatu dan gotong royong dalam membantu perantau yang kena dampak dari pandemi corona.
“Sekarang banyak dari perantau kita yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Jika mereka mendapat bantuan dari pemerintah setempat, Alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak menerima bantuan atau yang di luar syarat penerima bantuan, nah ini yang harus kita carikan solusi bersama,” urai Kapoksi fraksi NasDem itu.
Rapat dengan antara tim pengawas Covid-19 DPR dengan Pemprov Sumbar ini juga membahas tentang berkurangnya bantuan untuk masyarakat Sumbar dari kementerian sosial (Kemensos). Termasuk soal ketahanan pangan bagi masyarakat Sumbar ke depan, pasca pandemi corona nanti.
“Nanti kami juga akan tanyakan pada Kemensos kenapa kuota bantuan untuk masyarakat Sumbar jauh berkurang dari yang diajukan pemerintah provinsi,” kata Lisda.
Dalam rapat tersebut politisi NasDem itu juga meminta Pemprov untuk mendorong kabupaten/kota agar menyiapkan tempat karantina dan isolasi agar penanganan pasien yang terpapar atau yang berstatus PDP dapat ditangani dengan maksimal.
Dari paparan gubernur, Lisda berpendapat penanganan penanggulangan covid-19 di Sumbar cukup baik dibandingkan dengan provinsi tetangga. Karena berbagai fasilitas kesehatan di Sumbar cukup memadai dalam antisipasi, pencegahan dan pengobatan telah tersedia.
“Yang kita butuhkan lagi saat ini seperti masker N95, rongent dan mesin ektraksi untuk memeriksa darah yang bisa seharinya memeriksa sample darah yang terpapar covid 19 sampai 700 orang,” tambah ketua PKK Pesisir Selatan itu. (Pepen)
