PADANG–Para pemilik kendaraan bermotor di Sumbar sangat antusias memanfaatkan berbagai keringanan dan kemudahan yang diberikan Pemprov Sumbar dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini terlihat saat peningkatan pendapatan daerah dari penerimaan pemutihan PKB yang berlaku hingga 30 September 2024 lalu.
Dan kini, Pemprov Sumbar hadir dengan program diskon dan bebas denda pajak atas kendaraan bermotor yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ketentuan ini mulai berlaku 1 Oktober hingga 31 Desember 2024.
“Sejak kebijakan pemutihan PKB diterapkan hingga kebijakan diskon dan bebas denda PKB dan BBNKB ini, terjadi peningkatan pendapatan daerah. Per tanggal 4 Oktober 2024, tercatat sekitar Rp 3,6 miliar,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon yang ditemui di ruangannya kemarin.
Dijelaskan, program diskon dan bebas denda pajak kendaraan bermotor ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor : 903-697-2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Dan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024.
“Program diskon dan bebas denda PKB dan BBNKB ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 903-602-2024 dan mulai berlaku 1 Oktober hingga 31 Desember 2024,” kata Syefdinon.
Melalui program ini, ada banyak keuntungan yang bakal diperoleh para wajib pajak, di antaranya :
- Diskon pokok PKB bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan pada saat tanggal jatuh tempo dengan ketentuan :
- Pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari dan pada saat tanggal tempo, mendapatkan pengurangan 20% dari pokok pajak.
- Pembayaran dalam jangka waktu 31 hari sampai dengan 60 hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 25% dari pokok pajak.
- Diskon pokok PKB bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai berikut :
- Pembayaran pada bulan Oktober 2024, mendapatkan pengurangan sebesar 20% dari pokok pajak.
- Pembayaran pada bulan November 2024, mendapatkan pengurangan sebesar 15% dari pokok pajak.
- Pembayaran pada bulan Desember 2024, mendapatkan pengurangan sebesar 10% dari pokok pajak
- Diskon seluruhnya atas pokok BBNKB bagi wajib pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.
- Bebas sanksi administrati PKB dan
- Bebas Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.
Dikatakan, Pemprov Sumbar memberlakukan program diskon dan bebas denda PKB dan BBNKB ini, selain untuk optimalisasi pemungutan pajak, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Biaya hidup yang terus meningkat yang ditandai dengan kenaikan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari, maka diberikan keringanan kepada masyarakat dalam membayar PKB.
Layanan Pembayaran Pajak
Syefdinon juga menyebut, pihakya menyediakan berbagai pilihan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak tidak perlu repot dan datang ke Kantor Bersama Samsat karena wajib pajak bisa memlih layanan sesuai situasi dan kondisinya masing-masing.
Masyarakat dapat memanfaatkan program diskon dan bebas denda PKB ini dengan mendatangi Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Mal Pelayanan Publik (MPP), Samsat Nagari, Samsat Gerai dan juga layanan digital melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).
“Sangat memudahkan wajib pajak, lebih efektif dan efisien. Bahkan dengan layanan aplikasi Signal, wajib pajak bisa mengaksesnya dari rumah dan tidak perlu berjumpa dengan petugas,” terangnya.
Untuk layanan pembayaran pajak dengan aplikasi Signal ini, Pemprov Sumbar mendapat penghargaan sebagai layanan terbaik ke II di Indonesia. Peringkat pertama diraih oleh Jawa Timur.
“Targetnya, kita haus peringkat pertama pada tahun 2025,” tegas Syefdinon.
Aplikasi Blokir Kendaraan
Jika tak ada kendala, bulan Oktober ini Pemprov Sumbar segera pula meluncurkan aplikasi untuk memblokir kendaraan oleh wajib pajak jika kendaraan itu telah dijualnya. Sehingga kendaraan yang sudha berpindah tangan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemilik lama.
“Kita rencanakan akan meluncurkan aplikasi blokir kendaraan bulan Oktober ini,” ucap Syefdinon. (devi)
