“Pitih Sanang” PLTA Koto Panjang, DPRD Riau Lecehkan Masyarakat Sumbar

  • Whatsapp
DPRD Sumbar melakukan rapat membahas PLTA Koto Panjang. (ist)

PADANG – Adanya pemberitaan media Riau yang menyatakan, berakhir sudah masanya Sumatera Barat makan “pitih sanang” dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, membuat DPRD Sumbar  marah besar.

Marahnya anggota DPRD Sumbar bukan tidak beralasan, karena sejarah mencatat, ribuan warga Sumbar teraniaya karena desanya terendam, dan mengorbankan jiwa serta materi. Bahkan untuk memperjuangkan haknya, masyarakat sekitar berjuang sampai ke Jepang, yang pada saat itu sebagai penyandang dana pembangunan.

Bacaan Lainnya

Karena berita yang dianggap melecehkan serta menjatuhkan harga diri masyarakat Sumbar, Komisi III DPRD Sumbar melakukan rapat, Kamis (30/7/2020), dihadiri Kepala Bakeuda Zainuddin.

Rapat yang Ketua Komisi III Afrizal, yang juga dihadiri Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas, sempat memanas dan semua merasa terlecehkan dengan statemen DPRD Riau tersebut.

“Kita tetap meminta pada masyarakat untuk tenang, karena pemerintah Sumbar akan berjuang untuk itu, meskipun apa yang dikatakan ketua DPRD Riau telah mencabik-cabik hati kita. Semestinya ia tidak berbicara seperti itu, kita bukan menerima senang, sebaliknya kita bekorban nyawa, harta dan semuanya untuk waduk Koto Panjang. Riau sebenarnya menerima senang bukan kita,” tegas Afrizal.

Ditambahkannya, DPRD dan pemerintah Sumbar akan tetap berjuang, dengan cara apapun, karena ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi lebih ke arah perjuangan harga diri masyarakat Sumatera Barat.

“Ini bukan sekadar materi berupa pajak air permukaan tapi lebih kearah harga diri orang Sumbar,  jadi jangan asal ngomong saja kalau kita terima uang senang,” tegas Afrizal marah.

Pernyataan tersebut juga didukung HM. Nurnas, di mana selama bertahun-tahun ikut mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan haknya, dalam pembangunan waduk Koto Panjang.

“Mereka jangan hanya tau setelah semua selesai, lihat sejarah berdirinya waduk, berapa banyak desa terbenam, berapa jiwa menjadi korban, jangan asal ngomong, ini pelecehan terhadap masyarakat dan pemerintah Sumbar,” tegas Nurnas.

Untuk menyikapi hal itu, DPRD dan pemerintah Sumbar segera melakukan upaya dengan cara menyurati presiden, Mendagri, PLN dan semua pemangku kepentingan, agar jangan ada pertikaian di kemudian hari. (mat)

Pos terkait