PADANG-BPJS Kesehatan Cabang Padang menjalin kolaborasi strategis dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Sumatera Barat dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menjadi pilot project nasional dalam pencegahan stunting. Kolaborasi inovatif ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Umum APRI Pusat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi ini, yang diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban peserta JKN. Menurut Fauzi, Penghulu memiliki peran krusial sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan yang wajib memimpin gerakan ketahanan keluarga, mencakup pencegahan stunting, kesadaran JKN, hingga edukasi pencatatan nikah.
Fauzi menekankan bahwa kolaborasi ini mengintegrasikan peran vital penghulu dengan program perlindungan sosial. “Jika kita bertanya ke luar wilayah Sumatera Barat, belum ada yang melakukan ini. Ini kolaborasi APRI dan BPJS Kesehatan yang bagus, perdana di Indonesia untuk membangun ketahanan keluarga yang berkualitas,” ujarnya.
Fokus utama kolaborasi ini adalah pencegahan stunting melalui Edukasi Calon Pengantin (Catin) dalam Program Bimbingan Perkawinan di KUA. Penghulu akan proaktif mengingatkan catin untuk mengaktifkan kepesertaan JKN mereka. Selain itu, pendampingan ibu hamil akan dioptimalkan untuk memastikan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) melalui fasilitas JKN, guna menekan risiko stunting serta kematian ibu dan anak. Intervensi dini ini dianggap krusial untuk menumbuhkan kesadaran catin tentang pentingnya proteksi sosial sejak pra-nikah.
BPJS Kesehatan, kata Fauzi, siap bersinergi penuh dengan APRI di bawah binaan Kemenag Sumatera Barat, karena langkah preventif ini dinilai sangat penting dalam memutus mata rantai stunting. Ia berharap para penghulu dapat menjadikan lembaga Kemenag, APRI, dan BPJS Kesehatan sebagai model inovasi nasional dalam memperkuat ketahanan keluarga, sekaligus memastikan keluarga tidak hanya sah secara agama, tetapi juga terlindungi secara sosial-ekonomi.
“BPJS Kesehatan berperan menjadi reminder aktif tentang kesehatan reproduksi dan perlindungan kesehatan bagi calon pengantin. Sementara penghulu mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan stunting dan moderasi beragama. Dengan penghulu sebagai garda terdepan, peningkatan kualitas keluarga di Sumatera Barat akan lebih terarah dan berkelanjutan,” tambah Fauzi.
Fauzi juga mengingatkan peserta JKN mengenai transformasi mutu layanan dan digital BPJS Kesehatan, seperti penggunaan sistem antrean online melalui Aplikasi Mobile JKN. Peserta kini juga cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas untuk mengakses layanan di FKTP maupun FKRTL. Jika peserta mengalami kendala atau membutuhkan informasi, mereka dapat menghubungi BPJS Satu (Siap Membantu) atau kanal lain yang tersedia.
Di sisi lain, Ketua Umum APRI Pusat, Madari, sangat mengapresiasi inisiatif APRI Sumatera Barat yang menggandeng BPJS Kesehatan. Madari menegaskan bahwa penghulu sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan wajib memimpin gerakan ketahanan keluarga, dari pencegahan stunting hingga edukasi sadar pencatatan nikah.
“Kolaborasi seperti ini belum ada di wilayah lain. Luar biasa Sumatera Barat. APRI harus linier dengan program prioritas Kemenag. Pencegahan stunting dari hulu dinilai sebuah keniscayaan hari ini. Sejak tahun lalu APRI Pusat telah berkolaborasi dengan BKKBN, Kementerian Kependudukan dan MUI untuk intervensi stunting sejak tahap calon pengantin. APRI siap bekerja sama dengan semua pihak,” tutup Madari, menegaskan komitmen APRI dalam mendukung program pemerintah dan BPJS Kesehatan.
