PADANG – Pengentasan kemiskinan, harus menjadi pekerjaan serius Pemerintah Kota Padang pada tahun 2021.
“Permasalahan kemiskinan, akan menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi Pemko Padang. Melalui berbagai program pembangunan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Anggota DPRD Kota Padang Nila Kartika, Minggu (22/11).
Dia berharap, pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi kemiskinan. Menurutnya, penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran.
Tidak hanya itu, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap kecamatan juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan.
Ia tegaskan Pemko diharapkan, menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.
“Selain itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang entrepreneur. Ini salah satu upaya menciptakan lapangan kerja. Kemudian sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda, sehingga timbul entrepreneur muda yang menciptakan lapangan kerja nantinya,” katanya.
Pemko tidak boleh menyerah, dan harus terus berusaha menciptakan berbagai program yang menjadikan kemiskinan sebagai musuh bersama. Serta, menjadi kewajiban pemerintah menuntaskannya.
Penko dan pemerintah provinsi juga bisa memanfaatkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR).
Dana ini bisa dimanfaatkan, untuk membangun nagari seperti pembangunan infrastruktur.
Anggota DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan berpandangan, kemiskinan disebabkan masih adanya korupsi. Karena korupsi membuat layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Inilah yang membuat masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara,” tandasnya.
Berbagai regulasi diciptakan, untuk menentaskan persoalan kemiskinan.
Dalam mengentaskan kemiskinan, masing-masing Struktur Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), harus memiliki program yang saling bersinergi antara instansi yang satu dengan instansi yang lainya.
“Ini semua tidak terlepas dari sinergitas semua element masyarakat, baik itu legislatif maupun eksekutif untuk mengentaskan angka kemiskinan,” pungkasnya. (benk)
