Batusangkar — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (7/5). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, serta Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, dan Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, Simon Flores.
Turut hadir pula Rektor UNAND, Forkopimda, para Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota, serta organisasi relawan kebencanaan seperti FPRB, PMI, KOGAMI, Tagana, Jemari Sakato, APDI, dan ORARI. Kabupaten Tanah Datar diwakili oleh Wakil Bupati Ahmad Fadly bersama Kalaksa BPBD Tanah Datar, Ermon Revlin.
Letjen Suharyanto menekankan pentingnya Rakor ini sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan di daerah yang dikenal rawan bencana, terutama gempa bumi. Ia mengingatkan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi bencana tinggi akibat faktor geologi, geografis, dan klimatologis, karena berada di pesisir pantai serta diapit oleh gunung berapi.
“Walau frekuensi bencana nasional dari Januari hingga Mei 2025 relatif menurun, kewaspadaan tetap harus menjadi prioritas, khususnya di wilayah seperti Sumbar,” tegas Suharyanto.
Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi yang melibatkan seluruh elemen, dari pemerintah pusat hingga komunitas lokal. Menurutnya, BNPB telah menyalurkan berbagai bantuan ke Sumbar pascabencana besar Mei 2024 lalu, termasuk pembangunan tempat pengungsian dan distribusi logistik darurat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB. Ia menyebut Rakor ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mempercepat pembangunan sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
“Koordinasi yang kuat menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi gempa dan bencana lainnya,” ujarnya.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Tanah Datar termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi karena diapit dua gunung aktif: Marapi dan Singgalang.
“Tanah Datar perlu perhatian khusus, dan kami telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar siap menghadapi bencana,” jelas Fadly.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah penyelamatan diri. “Insyaallah, dengan kolaborasi antara BNPB, Pemprov Sumbar, dan Pemkab, kita bisa membangun sistem tanggap bencana yang lebih kuat dan menyeluruh,” pungkasnya. (ydi)
