BATUSANGKAR – Pemkab Tanah Datar mendorong perlindungan kekayaan intelektual produk unggulan daerah melalui indikasi geografis dalam pengembangan produk lokal dan pemanfaatan potensi daerah.
“Pemkab Tanah Datar sangat mendukung dan menyambut baik dengan diadakannya perlindungan kekayaan intelektual produk unggulan daerah melalui indikasi geografis dalam pengembangan produk. Sebagai wadah untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai indikasi geografis sebagai salah satu aspek yang berperan penting dalam produk lokal dan pemanfaatan potensi daerah,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar dalam sosialisasi pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Kegiatan yang bertagline pentingnya pengelolaan dan indikasi geografis terdaftar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah digelar Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat di aula kantor bupati kemarin.
“Disamping itu dengan adanya sertifikasi produk yang memiliki indikasi geografis berguna untuk menonjolkan kualitas dan keunikan produk tersebut serta meningkatkan daya saing produk daerah di pasar global,” jelas Elizar.
Songket Pandai Sikek, lanjut Elizar, menjadi salah satu potensi daerah yang telah terdaftar dalam Indikasi Geografis sejak tahun 2024 lalu. Kerajinan kain otentik Tanah Datar ini telah menorehkan banyak prestasi diantaranya menjadi juara 3 Nasional Lomba Desa Wisata, dan dicantumkan juga dalam Pecahan Lima Ribu Uang Republik Indonesia.
“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kita dapat lebih memahami dan memanfaatkan indikasi geografis dalam pengembangan produk-produk unggulan dari daerah kita masing-masing. Dan memajukan produk lokal, melindungi kekayaan intelektual dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk bersaing di pasar nasional dan internasional dan semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat serta menjadi amal di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa,” kata Asisten.
Kegiatan tersebut diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti. Dilanjutkan materi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Febriandi. (ydi)
