Batusangkar–Pemkab Tanah Datar mengajak kalangan anggota DPRD, unsur stake holder, perangkat daerah dan se elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan berbagai program nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stanting, program makan bergizi gratis dan berbagai program nasional lainnya.
“Kami minta semua pihak untuk terus berupaya percepatan menurunkan angka stunting dengan langkah-langkah strategis dan masif, terukur dan terarah,” ucap Bupati Eka Putra ketika virtual pada acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Datar 2026, Kamis (6/2) di aula kantor bupati.
Bupati menyatakan akan terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan berbagai inovasi serta program strategis dan akan melanjutkan program unggulan daerah seperti bajak sawah gratis, kuota pupuk bersubsidi, ansuransi tani, irigasi dan bantuan biaya tanam padi, serta keberlanjutan program unggulan daerah lainnya.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra yang hadir beserta anggota DPRD Tanah Datar menyampaikan jika DPRD akan siap bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.
Terkait pemotongan anggaran sesuai instruksi dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pembangunan di daerah, Anton Yondra mengatakan siap menjadi corong dan turut mengajak seluruh stake holder untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah kebijakan dari pemerintah daerah, melainkan kebijakan dari pemerintah pusat.
Kepala Bappeda dan Litbang Adriyanti Rustam, SE, M.Si dalam paparannya menyampaikan sasaran pembangunan nasional adalah pendapatan perkapita setara dengan negara maju, kemiskinan turun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, dan Intensitas emisi GRK turun menuju Net Zero Emision.
Sementara itu Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disebutkan diantaranya mencapai swasembada pangan, energi dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum dan birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan narkoba, peningkatan BPJS kesehatan, penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi, penguatan pertahanan dan kemanan negara dan lainnya.
Sementara program percepatan atau quick wins pemerintah dikatakannya seperti memberi Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan Ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah unggul, menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha, meningkatkan kesejahteraan ASN terutama guru, dosen, nakes, TNI/Polri dan pejabat negara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dan mendirikan badan penerimaan daerah.
“Untuk rumusan tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah penguatan perekonomian, peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik menuju Tanah Datar maju dan Berkelanjutan,” ucapnya.
Adriyanti katakan indek persepsi pelayanan publik pemkab Tanah Datar tahun 2023 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat mendapat predikat A dengan nilai 92,44.
Dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan UNAND terhadap pelayanan publik Tanah Datar meraih predikat A dengan nilai 95,27.
Sementara hasil evaluasi SAKIP Tanah Datar tahun 2023 oleh Kemen PANRB RI dengan predikat Baik (B) dengan nilai 66,93, dan SAKIP tahun 2024 juga Baik (B) dengan nilai naik menjadi 67,6.
Sementara narasumber Prof.Dr.Elfindri, SE, MA dari FE-Unand dalam paparannya menyampaikan menyiapkan inovasi program pendidikan, kesehatan dan kemiskinan untuk perencanaan 2026 di Tanah Datar.
Menurut Elfindri, inovasi pendidikan prioritas pengembangan akses pendidikan dengan model layanan khusus dan model kursus komunitas adult dengan sasaran kecamatan tetendah capaiannya. (ydi)
