Pemkab Dharmasraya Lamban Realisasikan Anggaran Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah Dharmasraya, Adlisman, asisten dan sejumlah Kepala OPD, mengikuti rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK RI, Ketua BPK RI, Kepala BPKP RI dan Kepala LKPP, via video conference, beberapa waktu lalu. (ist)

PULAU PUNJUNG – Pemkab Dharmasraya lamban dalam merealisasikan anggaran penanganan Covid 19. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dharmasraya telah menyepakati dana senilai Rp70 miliar untuk penanganan Covid 19. Namun Hingga saat ini belum jelas titik terang kapan dana tersebut akan direalisasikan. Sementara masyarakat berharap pemerintah secepatnya merealisasikan anggaran tersebut.

“Kok, Dharmasraya lamban dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid 19 ini. Kami lihat dan kami baca di media informasi. Sejumlah kabupaten di Sumbar ini telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, yakni Agam, 50 Kota Payakumbuh dan lainnya. Sementara Dharmasraya belum jelas titik terangnya,” ungkap Jhon (50) dan sejumlah warga lainnya, Mel, Nora, Wan kepada Topsatu.com, Minggu (12/4).

Bacaan Lainnya

Menurut warga yang berprofesi sebagai tukang ojek dan pedagang ini, sejak pandemi Covid 19 mereka sangat kesulitan secara ekonomi.

“Jualan sepi, narik ojek tidak ada penumpang. Dalam kondisi ini, kami sangat membutuhkan bantuan pak,” ungkap warga Dharmasraya ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah pemkab Dharmasraya, Adlisman menjelaskan, refokusing dan realokasi APBD tersebut diarahkan untuk kegiatan bidang kesehatan, bansos untuk masyarakat terdampak Covid 19 dan untuk mendukung UMKM.

Untuk bidang kesehatan telah dilaksanakan dan sedang proses pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan lain-lain serta terus berlanjut sesuai kebutuhan secara proporsional.

“Bidang bansos untuk masyarakat, saat ini sedang proses pemutahiran data calon penerima, karena ada beberapa program sejenis yang sedang dan telah berjalan, baik dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten serta dana nagari. Hal tersebut tidak boleh tumpang tindih,” terang Adlisman.

Lanjut Adlisman, untuk UMKM relatif mendukung fasilitasi terhadap kebijakan nasional tentang fasilitasi hubungan UMKM dengan perbankkan.

“Besaran dana Rp 70 miliar itu adalah angka perkiraan yang jumlah persisnya tentu setelah verifikasi data selesai. Insya Allah kita akan berusaha secara optimal agar hal ini dapat berjalan segera. Kami tetap berharap masukan dan dukungan dari semua pihak untuk menghadapi permasalahan dan wabah yang menyerang bangsa ini, khususnyo di Dharmasraya. Semoga wabah Covid 19 segera diangkat oleh Allah SWT dari bumi pertiwi Indonesia secara keseluruhan, Aamiin,” pungkasnya. (ron )

Pos terkait