AGAM-Pemerintah Kabupaten Agam, meminta pengusaha yang ada di wilayahnya secara bersama menyediakan alat berat, untuk penanganan longsor.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Agam, Martias Wanto, dalam rapat koordinasi Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor tingkat Kabupaten Agam tahun 2020 di aula kantor bupati Agam, Rabu (15/1).
“Kami berharap para pengusaha di wilayah Agam, secara bersama-sama membantu menyediakan alat berat,sebab daerah kita sering terjadi longsor. Jadi ketersediaan alat berat ini sangat penting,” kata Sekda yang mewakili Bupati Agam, Indra Catri,
Menurutnya, Agam sudah mengambil sikap dan telah memberikan pertolongan penyelamatan terhadap warga yang terdampak bencana banjir di kecamatan Tanjung Raya dan kecamatan lain IV Koto, dan Baso.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dan kerjasama dalam penyelamatan warga Agam yang terdampak bencana. Baik TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar, dinas sosial, PU-TR, dinas lingkungan hidup, Dishub, kelompok siaga bencana, Tagana, TKSK, Senkom dan PMI serta seluruh masyarakat sekitar lokasi terdampak turut membantu dengan segera,” sebutnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam Muhammad Lutfi menjelaskan, selama 2019 tercatat sebanyak 164 bencana. Terdiri dari longsor 58 kali pohon tumbang 67 kali, banjir 15 kali, angin puting beliung 16, kebakaran lahan 4 kali. Kemudian orang hilang dan tenggelam serta disambar petir ada 3 peristiwa. Dengan total kerugian sebesar Rp 1.897.500.000.
“Kepada tim Satgas dan Pusdalops PB serta staf agar selalu siaga dan melakukan pendataan serta menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya, “katanya.
Dalam rakor Pejabat BMKG Iwan Slamet, ST., M.Si, juga menjelaskan tentang cuaca dan gempa bumi. Sedangkan untuk pengamatan cuaca disajikan langsung oleh Yudha Nugraha, S.Si selaku Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, Padang Pariaman.
Sementara, rakor diselenggarakan bersama OPD dan lintas terkait sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, BMKG, himbauan Gubernur dalam mengantisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. 210
