PADANG-Pemerintah Provinsi Sumbar mencanangkan 1 juta pekerja menjadi peserta BPjamsostek. Untuk mencapai angka tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumbar menggerakkan semua lini terkait.
Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi dengan kabupaten kota se Sumbar di Padang, Rabu (24/3).
Rakor tersebut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang diwakili Asisten III Setdaprov Sumbar, Nasir Ahmad.
Dalam sambutan tertulisnya gubenur menyampaikan sejumlah point penting, yang mesti direalisasikan seluruh daerah.
“Ada tujuh hal penting yang mesti direalisasikan peserta rakor,” sebut Nasir Ahmad, dalam rapat koordinasi daerah pembangunan ketenagakerjaandan transmigrasi Sumbar.
Dikatakannya, tujuh hal penting itu adalah peserta diminta memedomani rancangan sasaran strategis peovinsi Sumbar tahun 2021-2026. Yaitu meningkatnya daya saing angkatan kerja dengan indikator konerja persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas.
“Ini akan bermuara pada angka pengangguran di Sumbar. Tingkat penggangguran terbuka pada Agustus 2020 sebesar 6, 88 persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7,07 persen. Ini terjadi karena pandemi,” terang Nasir Ahmad.
Kondisi itu katanya harus disikapi dengan meningkatkan daya saing angkatan kerja dengan berbagai program-program perioritas, baik melalui anggaran APBD maupun APBN dan sumber anggaran lainnya yang sah. Dalam hal ini forum Skill Development Center (SDC) yang terbentuk di Sumbar tahun 2019, harus segera mengambil kangkah konkrit. Sebab hingga saat ini baru 7 kabupaten/kota yang membentuk forum SDC dan melakukan koordinasi intensif dalam pengendalian ketenagakerjaan dan peningkatan daya saing angkatan kerja Sumbar.
“Forum SDC diharapkan mampu memberikan rekomendasi arah kebijakan dan gambaran ketenagakerjaan serta memberikan model-model yang mampu meningkatkan daya saing angkatan kerja.
Disebutkannya, berdasarkan data BPS yang dirilis Agustus 2020, jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 berada pada angka 531.556 orang dengan berbagai kondisi PHK, pengurangan jam kerja maupun dirumahkah sementara.
“Pemerintah daerah ditantang mendesian rekomendasi kebijakan penyediaan tenaga kerja berketerampilan yang dapat diterima dan dibutuhkan pasar tenaga kerja. Di antara kebutuhan 8.300 usaha menengah dan besar yang ada di Sumbar. Potensi lulusan SMK sejumlah rerata 25.000 orang per tahun. Ini membutuhkan perhatia khusus terutama pada mereka yang berusia 20-30 tahun.
Upaya lain dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja adalah melalui program kartu pra kerja yang diprogramkan oleh pemerintah pusat.
