Pelayanan Informasi Publik di KPU Mentawai Masih tak Jelas

oleh
Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal tengah menjelaskan pentingnya KPU Mentawai menjalankan Peraturan KPU 1 tahun 2015. (ppid-kisb)

TUA PEJAT – Dua penyelenggara pemilu di Kabupaten Mentawai menjadi sasaran monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi Sumbar.

“Kita ingin pelaksanaan keterbukaan informasi di dua penyelenggara Pemilu 2019 di Mentawai berjalan sesuai aturan yang berlaku,”ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal didampingi Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi dan dua staf Devianti staf Kominfo Sumbar dan Utami Tiwi staf KI Sumbar, Senin (16/4/2018)  di Tua Pejat.

Syamsu Rizal menekankan adanya aturan pelayanan keterbukaan informasi publik pada dua lembaga penyelenggara Pemilu 2019 yang mengacu kepada UU 14 tahun 2008.

“KPU diatur Peraturan KPU RI nomor 1 tahun 2015 dan Peraturan Bawaslu RI nomor 1 tahun 2017, jadi tidak ada alasan KPU dan Bawaslu atau Panwaslu mengenyampingkan keterbukaan informasi publik,” ujar Syamsu Rizal kepada  komisioner Panwaslu dan KPU Mentawai .

Selain itu untuk aksi nyata keterbukaan informasi publik pada dua lembaga penyelenggara Pemilu 2019 terutama menjadikan pelaksanaan pemilu berkualitas satu dari banyak panduan pelaksanaannya adalah keterbukaan informasi. Komisi Informasi Sumbar akan memasukan penyelenggara Pemilu 2019 menjadi kategori pada anugerah badan publik terbaik 2018.

Dari Monev KI Sumbar, ternyata KPU Mentawai masih tahap perencanaan terkait pengelolaan informasi publik di KPU Mentawai.

“Baru tahapan penyusunan segala pengelolaan informasi publik sesuai Peraturan KPU 1 tahun 2015, dan konsen penrencanaan itubpada 2015-2016, sampai sekarang masih tidak terperhatikan,” ujar Plh Sekretaris KPU Mentawai Muli.

Menurut Adrian adalah penting bagi dua penyelenggara Pemilu 2019 menerapkan keterbukaan informasi publik.

Menurut Ketua Panwaslu Mentawai Joko Rianto, Panwaslu Mentawai mengawali tugas September 2017 lalu.

“Saat ini kerja pengawasan tahapan Pileg 2019 tengah berlangsung, pengawas kecamatan dan desa sudah terbentu dan sudah menjalani tugasnya,”ujar Joko.

Joko mengakui  pihaknya masih persiapan untuk menjalankan Peraturan Bawaslu RI nomor 1 tahun 2017, tentang pelayanan informasi publik. (arief)

 

Loading...