PADANG – Aksi unjuk rasa ratusan pedagang Pasar Raya Padang di depan Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (9/2/2026), menuai perhatian serius dari DPRD Kota Padang. Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kebijakan relokasi pedagang yang dilakukan Pemerintah Kota Padang ke area basement Pasar Raya Fase VII.
Para pedagang menyuarakan keberatan mereka terhadap lokasi relokasi yang dinilai tidak mendukung aktivitas jual beli. Minimnya jumlah pembeli di lokasi baru disebut berdampak langsung pada pendapatan pedagang, sehingga menimbulkan keresahan, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas pasar menjelang Ramadhan. Ia meminta Pemerintah Kota Padang memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pedagang yang direlokasi.
“Kita meminta pasar harus kondusif jelang Ramadhan ini. Jika pedagang direlokasi, mereka harus mendapatkan tempat yang nyaman dalam berdagang. Pemko harus memberikan kejelasan ini kepada pedagang,” ujar Muharlion, Selasa (10/2/2026).
Ia juga mendorong Pemko Padang untuk membuka ruang dialog dengan para pedagang agar permasalahan yang ada dapat dicarikan solusi bersama. Menurutnya, komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk menemukan titik temu.
“Pemko Padang harus membuka dialog dan mendengarkan aspirasi pedagang. Ini penting untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi,” katanya.
Lebih lanjut, Muharlion menyatakan DPRD Kota Padang siap memfasilitasi hearing antara pedagang dan dinas terkait. DPRD, kata dia, siap menjembatani aspirasi pedagang dan menindaklanjutinya melalui pembahasan resmi.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sumbar, Muhammad Yani, menyampaikan bahwa para pedagang pada prinsipnya tidak menolak relokasi. Namun, kondisi di lokasi baru dinilai belum menguntungkan karena sepinya pembeli. (mbg)
