PADANG – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Suharjono mengungkapkan, Kabupaten Pasaman belum merdeka secara pemerataan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya jalan permanen pada salah satu Jorong yang bernama Simamonen Kenagarian Koto Rojo Kecamatan Rao Utara.
“Hingga sekarang akses jalan masyarakat sangat memprihatinkan, tidak ada yang permanen hanya coran saja , ” ujarnya saat ditemui Jumat, (26/2).
Tidak hanya jalan permanen yang tidak ada, infrastruktur jembatanpun kondisinya sama, tidak permanen. Berangkat dari keterbatasan itu, jika ada masyarakat Simamonen meninggal dunia, maka menuju pemakaman harus ditempuh dengan berjalan kaki, sambil memikut tandu mayat.
Dari zaman penjajahan hingga sekarang, belum ada jalan permanen pada daerah ini. Jambatan yang digunakan masyarakat untuk menuju daerah tetangga, yaitu jembatan gantung yang juga butuh pemantapan agar berfungsi optimal.
Pada daerah Simamonen ada 800 kepala keluarga (kk), jika tidak ada perhatian pemerintah mereka akan terisolir dan terbelakang. 800 KK bukanlah sedikit, mereka juga berhak menikmati kemerdekaan pemerataan pembangunan yang adil dan makmur.
“Untuk memenuhi, infrastruktur jalan dan jembatan masyarakat Simamonen keuangan daerah (APBD) Kabupaten Pasaman tidak mencukupi, perlu anggaran provinsi hingga nasional untuk kelangsungan pembangunan, ” katanya.
Dia melanjutkan, dilihat dari dana pokok pikiran (Pokir) dirinya juga tidak mencukupi, kepala daerah juga harus proaktif dalam menggaet dana provinsi juga pusat untuk pembangunan infrastruktur. Jika dibiarkan terus seperti ini, akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman.
Secara geografis Kampung Simamonen merupakan salah satu daerah terisolir yang terdiri dua Kejorongan yaitu Jorong Simamomen Hilir dan Jorong Simamonen Mudik.
Rata-rata mata pencarian penduduk setempat banyak di sektor Pertanian yaitu petani Karet, Sawah, dan Serai Wangi. Sekitar 70 Persen warga setempat hidup dibawah garis kemiskinan.
Saat ini masyarakat setempat hanya menikmati fasilitas pendidikan berupa satu Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA satu atap, dan Polindes. Kondisi masyarakat setempat saat ini ditambah dengan buruknya infrastruktur akses transportasi.
Sehingga menyulitkan warga setempat untuk menjangkau berbagai kebutuhan dan pengangkutan hasil pertanian masyarakat.
Sementara itu Anggota DPRD Sumbar Asal Pasaman Lainya Muzli M Nur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, terus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov).
Komunikasi tersebut dilakukan agar aspirasi masyarakat tersalurkan untuk dibagunkan infrastruktur yang layak. ” Kebutuhan infrastruktur sangat mendesak, terutama jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman , ” katanya.
Dia mengatakan, hasil alam di beberapa daerah itu, didistribusikan pada Kabupaten Agam karena akses darat ke Agam lebih mudah dilalui, namun memakan waktu cukup lama. (*)
