Partai Golkar Rotasi Pimpinan Fraksi di DPRD Sumbar

  • Whatsapp

PADANG – Pengurus Partai Golkar Sumbar, merotasi personel yang ditugaskan jadi pimpinan fraksi partai berlambangkan pohon beringin itu di DPRD Sumbar untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Keputusan penggantian ini berdasarkan rapat harian Partai Golkar Sumbar, Sabtu (21/6).

Rapat harian itu memutuskan, H Khairunnas yang juga ketua Partai Golkar Sumbar sebagai ketua fraksi didampingi Benny Utama (wakil ketua), Sitti Izzati Azis (sekretaris) dan Zafri Deson (bendahara). Komposisi ini, diharapkan akan memberi energi baru dalam menampung sekaligus tanggap dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Komposisi pimpinan fraksi yang baru ini, diharapkan akan membuat soliditas wakil rakyat Partai Golkar di parlemen makin kuat dan komunikatif. Selain itu, komunikasi dengan fraksi lain di DPRD Sumbar juga makin lancar dan harmonis,” ungkap Khairunnas usai rapat, Sabtu (20/6).

Ditegaskan Khairunas, fraksi adalah perpanjangan Partai Golkar Sumbar di parlemen. Dengan begitu, terangnya, fraksi seharusnya banyak berdiskusi dengan partai, sebelum mengusulkan dan memutuskan tugas-tugas kedewanan seperti legislasi, pengawasan dan anggaran.

“Pada Senin (21/6), Partai Golkar Sumbar akan meneruskan usulan penggantian susunan pimpinan fraksi Partai Golkar DPRD provinsi Sumbar ini ke pimpinan dewan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar dengan 8 kursi ini dijabat Hendra Irwan Rahim didampingi Sitti Izzati Aziz (wakil ketua) dan Afrizal (sekretaris).

Fraksi yang ada di DPRD Sumbar masa jabatan 2019-2024 yakni Fraksi Partai Gerindra dengan 14 kursi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (10 kursi), Fraksi Partai Amanat Nasional (10 fraksi), Fraksi Partai Demokrat (10 kursi), Fraksi PPP-Nasdem (7 kursi) dan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB (6 kursi).

Pasal 109 Ayat 3 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi yang ada. Periode 2019-2024 ini, DPRD Sumbar terdiri dari lima komisi. Sementara, total kursi parlemen sebanyak 65.

Aturan inilah yang memaksa Partai Nasdem dengan perolehan 3 kursi akhirnya memilih bergabung dengan PPP yang memiliki 4 kursi perlemen. Sementara PDI Perjuangan dan PKB yang memiliki masing-masing 3 kursi, bersepakat untuk membentuk satu fraksi pula.(rls/benk)

Pos terkait