PADANG –PT Pertamina (Persero) Wilayah Sumbar mulai melakukan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin. Hal ini dilakukan, karena penggunaan BBM bersubsidi ini sudah melebihi kuota yang ditetapkan BPH Migas.
“Untuk Padang memang kami tekan penyalurannya, karena kuota premium Sumbar sudah over,” kata Eksekutif Sales Representatif (ESR) Wilayah VIII, Andi Arifin kepada Singgalang, kemarin.
Sampai Juli 2019 saja, penyaluran premium sudah mencapai 132,5 persen. Bila tak ditekan menurut Andi, maka hingga akhir tahun diperkirakan over kuota akan semakin tinggi.
“Sebelumnya kita estimasi hingga akhir tahun hanya terjadi over kuota hingga 114 persen, tapi sampai Juli 2019 saja sudah sangat tinggi,” sebutnya.
Demi mengantisipasi makin tingginya over kuota, maka dilakukan penekanan penyaluran terutama untuk Padang, daerah yang paling tinggi over kuotanya.
Apalagi, saat ini yang terjadi, premium banyak digunakan kendaraan yang tak seharusnya menggunakan bahan bakar subsidi tersebut. “Penekanan ini kami lakukan untuk menghindari pelangsir dan mobil-mobil pribadi 2017 ke atas mengisi premium,” jelasnya.
Sebelumnya penyaluran premium setiap harinya mencapai 1.500 kiloliter (kl). Angka ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 1.100 kl/hari. “Sejak bulan ini, kita tekan ke posisi 80 persen atau 1.300 kl/hari,” jelasnya.
Dengan penekanan penyaluran ini diharapkannya kendaraan pribadi tersebut mulai beralih ke pertalite dan pertamax, sehingga premium bisa tepat sasaran ke angkutan umum, mahasiswa, dan kendaraan yang seharusnya menerima BBM bersubsidi itu. “Untuk mobil pribadi dengan masa produksi 2017 ke atas harusnya pakai RON 92,” tegasnya.
Untuk itu, dia meminta kesadaran masyarakat pemilik kendaraan pribadi, terutama tahun produksi 2017 untuk beralih ke BBM non subsidi.
Terkait ini, Andi juga sudah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Dalam sebuah pertemuan yang dilakukan belum lama ini, Andi meminta pemerintah provinsi turut mengimbau agar masyarakat mulai beralih ke BBM non subsidi.
Selain itu juga melakukan pengawasan bersama untuk meminimalisir kebocoran kuota premium oleh pengecer atau pelangsir BBM. Pertamina juga diharapkan pemerintah provinsi makin gencar mempromosikan bahan bakar khusus (BBK) sebagai BBM non subsidi.
Sementara untuk mengurai antrian premium di SPBU ditekankannya, tidak ada pembatasan layanan, semua dispenser premium dibuka. Semua nozzle premium digunakan dan premium disupplai setiap hari. “Jadi selama premium ada, selama itu pula konsumen bisa membeli. Namun, jika sudah habis diharapkan mengisi Pertamax Series, seperti pertalite dan pertamax,” ulasnya. (yuni)
