BATUSANGKAR – Segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tanah Datar diminta terus melahirkan inovasi serta membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik antarinstansi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih produktif, efisien, dan efektif.
Hal ini disampaikan Wabup Ahmad Fadly saat membuka Rakor inovasi 2026 sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja inovasi di aula kantor bupati kemarin.
Wabup Ahmad Fadly menegaskan bahwa inovasi merupakan sebuah keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang berbasis inovasi.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk melahirkan ide dan gagasan inovatif. Keberhasilan inovasi nantinya tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilahirkan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Wabup mengatakan tahun 2023 kewajiban menghadirkan inovasi telah dituangkan dalam perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan Bupati Tanah Datar.
Menurutnya, Kabupaten Tanah Datar pernah menjadi salah satu daerah yang sangat inovatif dan berhasil meraih penghargaan Inagara Award pada tahun 2019. Namun dalam beberapa tahun terakhir, capaian tersebut mengalami penurunan dan hanya berada pada kategori daerah inovatif.
“Ke depan saya tegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar menyampaikan inovasi dengan dokumen yang lengkap. Jangan menunggu hingga batas akhir untuk menginput data melalui portal yang telah disediakan. Laksanakan sesuai komitmen yang telah kita sepakati bersama,” tegasnya.
Kepala Baperlitbang Tanah Datar Adriyanti Rustam selaku ketua pelaksana dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor Inovasi Tahun 2026 digelar untuk menyatukan kembali komitmen seluruh perangkat daerah dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, indeks inovasi perangkat daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023 indeks inovasi tercatat sebesar 46,44, kemudian turun menjadi 45,95 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 43,17 pada tahun 2025.
“Salah satu penyebab menurunnya indeks inovasi tersebut adalah masih adanya delapan perangkat daerah yang tidak menyampaikan laporan inovasi,” ungkapnya.
Adriyanti berharap melalui rakor ini seluruh perangkat daerah dapat memperkuat komitmen untuk melahirkan inovasi yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari kegiatan, peserta juga mendapatkan pemaparan materi dari Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Barat Febrina Tri Susila Putri terkait penguatan budaya inovasi dan peningkatan indeks inovasi daerah. (ydi)
Rakor inovasi 2026 jajaran Pemkab Tanah Datar. (ist)
