PULAU PUNJUNG – Pemkab Dharmasraya bakal menggelar bulan reformasi birokrasi pada Oktober mendatang. Kegiatan ini berlangsung selama satu bulan dalam rangka melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi. Bagi perangkat daerah yang benar benar telah mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan tulus dan ikhkas di instansinya masing masing akan mendapatkan penghargaan.
Sekretaris Daerah H. Adlisman, melalui Kabag Organisasi, Budi Waluyo, Minggu (20/9) mengatakan, kegiatan bulan reformasi birokrasi ini merupakan implementasi dari pengarahan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang menginginkan dilakukannya efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik. Keinginan bupati termuda itu bakal diimplementasikan melalui pelaksanaan bulan reformasi birokrasi. Selain itu, kegiatan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan berbagai pihak terhadap kinerja daerah.
Lanjut Budi Waluyo, kegiatan reformasi birokrasi yang bakal dilaksanakan sepanjang bulan Oktober itu, adalah lomba implementasi SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), lomba pelayanan publik dan lomba inovasi daerah.
“Lomba ini saja yang kita gelar dulu. Itu sudah mewakili pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Dharmasraya,” jelas Budi Waluyo.
Lebih jauh, jebolan Sekolah Tinggi Perikanan Bogor ini menyebutkan, hasil hasil perlombaan selama bulan reformasi birokrasi akan disiapkan untuk lomba tingkat nasional.
“Khusus lomba inovasi pelayanan publik, juaranya akan kita bina khusus dan akan kita ikutkan dalam kontes inovasi pelayanan publik di Kementerian PAN RB dan juga ke Badan Litbang Kemendagri. Tahun lalu kita berhasil mencapai TOP 99, semoga tahun depan ada peningkatan. Makanya kita adakan bulan reformasi birokrasi ini,” terangnya.
Menurutnya, hasil lomba juga akan dimasukkan dalam penilaian indek reformasi birokrasi, dimana kenaikan indek reformasi birokrasi akan menjadi dasar besaran pemberian tunjangan daerah. Sementara lomba implementasi SAKIP akan memberi dampak pada hasil penilaian SAKIP secara nasional dan hasilnya akan menjadi dasar pemberian dana insentif daerah (DID).
“Secara tidak langsung, pelaksanaan reformasi birokrasi, akan mempengaruhi kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemkab Dharmasraya. Artinya, jika pelaksanaan reformasi birokrasi belum memuaskan, maka pemerintah pusat tidak mungkin mempercayakan anggarannya untuk pembangunan Dharmasraya. Sejak awal Bupati Sutan Riska menekankan pentingnya reformasi birokrasi di Kabupaten Dharmasraya. Kini pelaksanannya akan diperlombakan supaya benar benar menjadi sebuah gerakan dalam rangka memperbaiki kualitas bangsa dan negara,” pungkasnya. (roni)
