New Normal, Upaya Pemutusan Penyebaran Covid-19 Tetap Dilakukan

Wawako Pariaman Mardison Mahjuddin

PARIAMAN – Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin ikuti Vidcon (Video Conference) tentang Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan masyarakat perkotaan bebas covid-19, bersama dengan beberapa kementerian, instansi dan pemerintah daerah, ruang rapat walikota, Balaikota Pariaman, kemarin.

Vidcon dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan diikuti Menko Polhukam, Mahfud MD, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Menteri Kominfo, Johnny G Plate, Menteri Agama, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Kepala BNPB, Letjend TNI Doni Monardo dan beberapa kepala daerah baik gubernur maupun walikota di Indonesia.

Rakor kesiapan wilayah perkotaan menyambut masyarakat produktif dan aman covid-19, dimana untuk Sumatera Barat dikenal dengan Tatanan Normal Baru Produktif, Aman (TNBPA) Bebas Covid-19 atau yang biasa disebut “New Normal”. Sejak 8 Juni yang lalu telah mulai dilaksanakan di kabupaten/kota di Sumbar.

“Upaya pemutusan penyebaran Covid-19 tetap harus dilakukan dengan pemenuhan ekonomi masyarakat yang terus berjalan. Selanjutnya penyelesaian masalah selama pandemi, dapat diatasi dengan kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, sehingga masyarakat dapat bersatu menghadapi Covid-19 sekaligus terbebas dari masalah ekonomi,” ujar Muhadjir Effendy.

Mantan Menteri Pendidikan ini juga mengatakan melalui New Normal, pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Namun, di sisi lain semua pihak diharapkan tetap berupaya menghentikan penyebaran virus ini dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak.

“Karena itu, saat ini kita fokus untuk memutus penyebaran Covid-19 ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dimana saat ini, hampir semua tempat wisata, mesjid dan Mall telah mulai beroperasi, jadi kesadaran masyarakat sangat penting selain kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana, pra saraana dan edukasi untuk itu,” tukasnya. (agus)