Nasrul Abit: Komunikasi Kunci Pembangunan Daerah

  • Whatsapp
Wagub Sumbar Nasrul Abit (kiri) bersama Bupati Agam Indra Catri (kanan). (dok)

 

PADANG – Komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan faktor penting yang menentukan kemajuan suatu daerah.

Baca Juga

Terlebih bagi Sumatera Barat, yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada kucuran dana segar dari pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, di kediamannya beberapa waktu yang lalu.

Nasrul Abit yang paling punya kans jadi gubernur dengan calon wakil gubernur Indra Catri, merupakan sosok paling berpengalaman sebagai kepala daerah, hampir 20 tahun jadi pimpinan daerah shingga Nasrul Abit tahu betul bahwa komunikasi dengan pusat, dan siapa pun yang berada di tampuk kekuasaan, harus selalu terjaga.

“PAD Sumbar itu kecil. Kontribusi APBD untuk pembangunan Sumbar tidak seberapa. Hampir 90 persen anggaran pembangunan berasal dari APBN. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ‘baik-baik’ dengan pemerintah pusat. Seorang kepala daerah harus mampu menjlin kedekatan dengan pusat,” ujar Nasrul digadang-gadnag menggandeng Bupati Agam di pilgub nanti.

Kedekatan itu, kata Nasrul Abit menambahkan, tak harus dijalin melalui komunikasi-komunikasi formal. Akan tetapi, bisa dimulai lewat hal-hal sepele.

“Bisa melalui randang dan sebagainya. Komunikasi yang dijalin tersebut bukan semata-mata karena ingin minta uang, tapi memang benar-benar menjalin kedekatan. Anggaran itu masalah belakangan,”ujar mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu.

Tak hanya dengan pemerintah pusat, hubungan yang baik juga harus terjalin antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Gubernur dan bupati atau wali kota harus bisa sejalan demi kemajuan Sumbar.

“Nanti akan dibuat semacam perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seluruh Sumbar. Hal ini untuk memastikan bahwa pemprov dengan pemkab/pemko benar-benar sejalan. Sehingga, tak ada lagi yang namanya saling lempar kewenangan yang berujung pada terhambatnya pembangunan di Sumbar,” tuturnya. (/rls)

Rekomendasi