Bisa berkembang di masyarakat, baik kota maupun desa/nagari, karena mengedepankan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya. Ya, Mulyadi, politisi pro rakyat inilah yang mendisain program pemberdayaan masyarakat itu.
Selanjutnya, Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) juga dilaksanakan seperti itu sehingga banyak mantan pelaksana PPIP yang menjadi kontraktor PL yang rata-rata bernilai Rp50 juta. Artinya mereka mendapat bekal dan keahlian dari pelaksanaan program tersebut.
Terkait PPIP, masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Mereka sangat terbantu dana Rp250 juta per paket yang dapat dimanfaatkan untuk jalan rabat beton atau irigasi kecil atau air minum atau jembatan desa dan lainnya tanpa direcoki oleh pemeriksaan yang berlebihan, karena konsepnya mempercayakan kepada masyarakat.
Saking antusiasnya masyarakat dari dana yang tersedia Rp250 juta, ada di beberapa daerah mereka menambah anggaran dengan kenclengan, ada yang menjadi Rp280 juta, ada yang menjadi Rp300 juta.
Tidak kurang Mulyadi sudah mengucurkan 1.100 paket PPIP di berbagai jorong/korong dan nagari-nagari di Sumatera Barat. Semua anggaran berasal dari APBN.
“Kalau kita mengandalkan APBD tanpa dukungan ABPN, kita bisa makin tertinggal dari provinsi tetangga kita. Maka dari itu pemimpin Sumbar ke depan harus kreatif dan inovatif dan mampu meyakinkan Kementerian dan DPR dalam rangka membawa anggaran pusat ke daerah sebanyak- banyaknya,” terang Mulyadi.
Selain itu secara simultan harus bisa membawa investor khususnya bidang pariwisata dengan menyiapkan master plan yang kompatibel dengan tujuan investasi. (***)
