Merindukan Indonesia Bebas Korupsi Menuju Indonesia Maju

  • Whatsapp

Hendri Nova
Wartawan topsatu.com

Membayangkan rakyat Indonesia hidup sejahtera, sampai saat ini masih menjadi sebuah mimpi. Ia bagai ekspektasi alias bayangan yang diharapkan bangsa Indonesia yang bakal menjadi kenyataan, meski kenyataannya saat ini sangat bertolak belakang dengan realita yang ada.
Korupsi terus tumbuh subur, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkala memamerkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahkan yang lebih miris, pelaku korupsi terus dapat diskon masa tahanan, dengan berbagai alasan yang dibuat masuk akal.
Hal ini membuat calon koruptor baru, jadi semakin punya nyali untuk mengikuti seniornya yang lebih dulu ditahan karena korupsi. Apalagi jika berhasil mengcopy paste kelihaian para koruptor yang berhasil kabur ke luar negeri dan tak pernah bisa tertangkap, maka benih-benih koruptor akan tumbuh bak cendawan di musim hujan.
Dari data statistik yang ada seperti dikutip dari databoks.katadata.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 mencatat Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 19 kasus dengan 72 tersangka. Jumlah kasus OTT ini merupakan yang terbesar sejak berdirinya KPK pada 2003. Pada 2016, terdapat 17 kasus OTT dengan 56 tersangka.
Lalu di 2018 seperti dikutip dari cnnindonesia.com, jumlah OTT KPK disebut terbanyak dalam sejarah. Sepanjang 2018, komisi antirasuah sudah melakukan 28 operasi tangkap tangan dan menetapkan 108 orang sebagai tersangka.
Lalu sampai 16 Oktober 2019, seperti dikutip dari vivanews.com, OTT KPK sudah 21 kali. Bisa jadi sampai penutup akhir tahun 2019, jumlahnya bisa melebihi OTT 2018.
Dari data empat tahun belakangan (2016-2019), merupakan bukti jika korupsi bukanlah satu hal yang ditakuti. Rata-rata koruptor OTT KPK, saat memakai baju oranye dan masuk penjara, masih memasang wajah ceria dan melakukan lambaian.
Perlakuan buat mereka juga baik, selama menghabiskan masa hukuman. Kasus Gayus yang bisa pelesiran dan juga Setya Novanto, membuktikan begitu mesranya perlakuan bagi pelaku korupsi.
Ekspektasi masyarakat yang berharap kasus OTT bisa menjadi efek jera, tidak jadi kesampaian. Koruptor benar-benar memperlihatkan kejumawaannya menyikat harta Indonesia.
Lebih lucunya lagi, negara yang memiliki database harta kekayaan rakyat Indonesia, tak memiliki rasa curiga pada pemilik rekening gendut yang tidak wajar. Seharusnya, satu hal yang tidak wajar bisa dijadikan dasar untuk menyelidiki harta kekayaan yang bersangkutan.
Jika yang bersangkutan tak bisa menjelaskan asal usul uangnya, maka sudah pasti ia telah melakukan kesalahan yang fatal. Negara bisa mengambil uang tersebut, karena berasal dari penghasilan tidak wajar.
Jika hal ini menjadi kenyataan, maka ekspektasi pemberantasan korupsi menuju Indonesia maju bisa menjadi kenyataan. Hukuman pelaku korupsi juga lebih berat, seperti diasingkan ke pulau lain di Indonesia dan tanpa ada diskon tahanan.
Bagi yang melarikan diri ke luar negeri, maka semua hartanya di Indonesia harus disita negara, baik yang coba disamarkan ataupun masih dengan nama bersangkutan. Tentu saja posisi tawar Indonesia pada negara yang menjadi pelindung koruptor juga harus tegas.
Jika ada satu negara yang melindungi koruptor Indonesia, maka negara harus memberikan sanksi, sehingga tak ada lagi negara lain yang mau melindungi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Mereka harus dibuat tak memiliki tempat penampungan di luar negeri.
Ekspektasi pemberantasan korupsi menuju Indonesia maju adalah harapan seluruh rakyat Indonesia. Sungguh jika kekayaan negara tidak berada pada orang yang tamak dan lebih cinta pada rakyatnya, sungguh tidak akan ada rakyat Indonesia yang mati kelaparan. ***

Berita Terkait