Menyelamatkan Masyarakat dari Incaran Perampas Tanah Gaya Baru

  • Whatsapp
www.aktual.com
Hendri Nova
Wartawan topsatu.com
“Mak, kata orang-orang kampung segeralah sertifikatkan tanah kita itu, apalagi sekarang ada program sertifikat tanah gratis. Sekalian bagi-bagi saja mak,” kata Suri, pada Amaknya yang duduk mengunyah sirih sesudah makan siang.
Amaknya masih terlihat santai sambil mengunyah suginya. Wajahnya tanpa ekspresi, tetap tenang dan datar menatap televisi.
“Mak, amak dengar tidak,” tanya Suri lagi.
Amak Suri kemudian melirik kepadanya dan melambai, pertanda Suri harus mendekat. Setelah suri duduk di depannya, ia menatap mata anaknya dalam waktu lama.
“Kita orang Minang nak, harus pandai membaca yang tersirat dari yang tersurat. Kau tahu apa yang akan terjadi, jika tanah ulayat kita itu dibuat sertifikatnya,” tanyanya.
Suri hanya menggeleng, karena ia memang masih muda mentah untuk berfikir sejauh itu. Ia hanya tahu, dengan tanah bersertifikat, tanahnya jadi jelas siapa yang punya.
“Kau tahu nak, waktu si Husin mau buat usaha, sertifikat apa yang ia gadaikan ? Sertifikat rumah. Waktu usahanya menghasilkan banyak uang, ia bisa melunasi kreditnya. Namun saat usahanya macet, rugi, kau lihat, rumahnya ditarik bank dan kini terancam dijual,” kata Amaknya lagi.
“Apa itu yang kau inginkan ? Kalau tanah ulayat kita bersertifikat, nanti ada-ada saja godaan untuk menggadaikannya. Kalau tanah kita sudah di tangan orang bank, alamat tanah akan hilang. Beda kalau kita menggadai dengan orang kampung dengan cara hitung emas. Kita masih berkesempatan menebusnya saat kita sudah berhasil mengumpulkan emasnya,” tutur Amak lagi.
“Sekarang kau lupakan soal sertifikat itu. Saya tidak ingin setelah saya mati nanti, kau tak punya tanah yang bisa ditanami untuk mendapatkan uang. Biar sajalah tanah kita tak bersertifikat,” kata Amak lagi.
Suri termenung mendengar kata-kata Amaknya. Apa yang dikatakan Amaknya ada benarnya. Sudah banyak orang kampungnya yang kehilangan tanah ulayatnya setelah dibagi-bagi dan disertifikat. Tanah itu jatuh pada perusahaan sawit dan kini mantan pemiliknya hanya bisa gigit jari.
Ia pun ingat beberapa waktu lalu, Amak membelah tabungan bambunya yang ternyata isinya cincin emas murni. Jumlahnya lumayan banyak dan setelah dihitung berpuluh-puluh emas.
Emas-emas itu ditabung Amak lebih dari lima tahun belakangan tanpa seorang pun tahu. Tahunya setelah dibelah saja tabungan bambunya, dan kemudian Amak membawanya ke suku Tanjung untuk menembus tanah yang lima tahun lalu digadaikan.
Selama digadaikan, suku Tanjung diperbolehkan mengambil hasil dari tanah tersebut. Itulah yang barangkali bisa disamakan bunga yang mereka terima dari pinjaman yang diberikan.
Cara ini sudah turun temurun di Ranah Minang, sehingga dalam prakteknya tak ada yang istilahnya perampasan jaminan hutang. Tanah bisa kembali kapan pun, setelah utang emas dilunasi.Tanah Ulayat Hilang

Kasus tanah ulayat hilang dari penguasaan kaum adat di Ranah Minang, terus berlangsung dalam berbagai cara. Selain cara terbaru ini dengan bujukan sertifikat tanah gratis, sebelumnya ada cara sewa sementara yang berujung hilangnya penguasaan kaum adat pada tanahnya.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan catatan yang dirilis tanahkita.id disebutkan banyak konflik yang bermula dari penyerahan tanah adat pada bupati, lalu bupati menjadikannya tanah Hak Guna Usaha (HGU). Namun HGU tak kunjung tahu kapan berakhirnya dan kaum adat merasa tanahnya sudah dirampas begitu saja.

Menurut data dari tanahkita.id, pada tahun 2.000 terjadi Konflik Masyarakat Adat Nagari Kapa dengan PT. Permata Hijau Pasaman (PHP), terkait Perkebunan Kelapa Sawit.

Konflik sawit terjadi antara masyarakat Nagari Kapa dengan PT. PHP Pasaman. Konflik berawal pada 1997, ketika pucuk adat dan ninik mamak di Nagari Kapa menyerahkan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman untuk dijadikan tanah negara dan selanjutnya diserahkan lahan tersebut kepada perusahaan, untuk kegiatan perkebunan sawit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alas hak pengusahaannya.

Penyerahan itu ternyata tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat Nagari Kapa sehingga banyak diantara masyarakat Nagari tidak mengetahui proses penyerahan, luasan, lokasi dan sebagainya. Akhirnya banyak kalangan anak nagari (masyarakat kampung) dirugikan karena merasa kehilangan tanah, termasuk dari kalangan bundo kanduang yang notabene sebagai pemilik ulayat.

Bahkan mereka mengangap penyerahan lahan yang dilakukan oleh pucuk adat dan ninik mamak pada saat itu kepada perusahan hanya mewakili kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan masyarakat Nagari Kapa.

Pada tahun 1999-2000, pecah konflik di Nagari Kapa, dimana sekitar 150 KK menggarap sisa lahan sekitar 200 hektar yang lokasinya berdampingan dengan perkebunan perusahaan.

Aparat kepolisian kemudian datang dan mengusir masyarakat pengarap. Kejadian itu memantik kemarahan masyarakat dan menyerang kantor perusahaan. Akibatnya beberapa orang laki-laki yang diduga melakukan pengrusakan, ditahan, disidangkan dan dipenjara Konflik juga terjadi akibat persoalan plasma.

Sekitar tahun 2000, masyarakat Nagari Kapa berunjuk rasa menuntut untuk menyerahkan kebun plasma yang menjadi kewajiban perusahaan, dengan menghalangi kegiatan perusahaan untuk memanen tandan buah segar lahan perkebunannya.

Hingga pada tahun 2004, perusahaan menyerahkan lahan plasma seluas 353 hektar dan pada tahun 2009 seluas 344 hektar kepada masyarakat Nagari Kapa.

Sementara tahun 2017, terjadi Konflik Masyarakat Adat Alam Surambi Sungai Pagu dengan PT. Andalas Merapi Timber (AMT). Konflik tenurial antara masyarakat adat Alam Surambi Sungai Pagu dengan PT. AMT sebagai pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), membara setelah dilayangkannya Surat oleh Masyarakat adat Alam Surambi Sungai Pagu pada tanggal 27 Juli 2011 yang berisi Permohanan Penolakan, Pencabutan dan Peninjauan Kembali Izin HPH PT Andalas Merapi (AMT) kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Surat tersebut disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama Pimpinan Lembaga Adat, Ninik Mamak, Pemerintah Nagari, tokoh masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda dan masyarakat se-Alam Surambi Sungai Pagu yang menolak dengan tegas keberadaan PT AMT dalam kawasan hutan ulayat masyarakat adat Alam Surambi Sungai Pagu.

Lalu pada tahun 2007, juga terjadi konflik Perkebunan PT PHP (Permata Hijau Pasaman) atau GMT di Pasaman Barat, terkait perkebunan kelapa sawit.

Konflik Perkebunan sawit PT. PHP atau GMT dengan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat berawal dari penandatanganan perjanjian yg menyepakati kedua pihak untuk tidak memanen/beraktivitas di Vase IV “titik nol” yg ternyata dilanggar oleh pihak PT. PHP, serta tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan hak plasma.

Pada 1990, juga terjadi konflik masyrakat Adat Aia Gadang dengan PT Anam Koto, terkait perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 1990, telah dilakukan penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak Nagari Aia Gadang dan ninik mamak Nagari Muaro Kiawai kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Untuk selajutnya diberikan kepada investor yang berminat membuka usaha perkebunan kelapa sawit dengan system inti/plasma. Perjanjian demi perjanjian disusun dengan pemangku adat di nagari.

Walaupun dari kajian terhadap dukumen dan proses penyerahan tanah ulayat adat nagari tersebut terjadi praktek pembodohan terhadap ninik mamak dan masyarakat adat, bahkan ada dilakukan dengan cara dipaksakan, namun tetap berjalan.

Dari total 4.777 ha konsesi yang dikelola oleh PT. Anam Koto. Hanya 2.285,1 ha yang ditanami dan 2. 454, 9 ha terlantar tanpa diolah. Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan tim yang dipimpin oleh dinas perkebunan sawit pasaman barat menyebutkan bahwa lahan HGU PT. Anam Koto yang terlantar seluas 2.454,9 ha dan telah diusulkan BUpati pasaman barat kepada badan pertanahan nasional untuk direvisi. Nah tanah terlantar itulah yang kemudian ditanami masyarakat sebagai kebun mereka.

Terbaru tanah rakyat yang dilewati jalan tol Padang-Pekanbaru, diminta untuk ganti rugi dengan  harga rendah. Rakyat Minang yang tanah dilewati tidak mau, karena mereka maunya ganti untung.

Mereka sangat menyadari akal-akalan pemerintah yang ingin dapat tanah murah. Namun setelah itu, tol akan dijual ke swasta dengan harga mahal. Masyarakat tetap hanya kebagian remah-remahnya.

Konflik Agraria

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, seperti dikutip dari tempo.co, mencatat ada 642 insiden konflik agraria terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2018.

“Selama lima tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya disibukkan kegiatan bagi-bagi sertifikat tanpa menyasar akar masalah agraria di Indonesia,” kata Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.

Padahal, akar masalah sebenarnya ada pada penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat. Tujuannya yaitu untuk merombak struktur agraria nasional yang sudah sangat timpang.

Dalam 642 konflik ini, KPA juga mencatat sebanyak 940 petani dan pejuang agraria mengalami kriminalisasi. Lalu, 546 orang mengalami penganiayaan, 51 orang tertembak, dan 41 tewas. Serangkaian kejadian ini, dinilai terjadi karena salah satunya ada praktik manipulatif dan tidak transparan saat pemberian HGU (Hak Guna Usaha) kepada perusahaan

Keterangan ini disampaikan Dewi menyusul konflik agraria yang saat ini terjadi di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Konflik bermula dari klaim PT. Erasakti Wira Forestama atau EWF yang menyatakan telah membeli tanah seluas 406 hektar di Desa Merbau.

Padahal 45 warga desa yang menggarap 68 hektar lahan di desa tersebut tidak pernah menjual lahan mereka ke PT EWF. Sehingga, mereka pun meminta bantuan kepada Thawaf Aly, pengurus Persatuan Petani Jambi (PPJ) untuk mewakili mereka mengurus persoalan ini.

Akan tetapi, Aly justru menjadi tersangka karena dituduh melanggar Pasal 55 huruf a juncto Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 55 huruf a berbunyi “setiap Orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.” Ia terancam empat tahun penjara dan denda Rp 4 miliar.

Sementara data yang dipublikasi katadata.co.id menyebutkan, dalam Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air.

Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang tajir di negeri ini. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia masih cukup tinggi sehingga bisa menjadi masalah yang serius di kemudian hari.

Selamatkan Tanah Rakyat

Mengingat begitu mudahnya tanah rakyat dirampas dengan berbagai cara, maka tidak ada cara lain untuk mengatasinya, selain membuat masyarakat menjadi lebih cerdas. Jika mereka memiliki tanah luas, maka mereka harus dibimbing untuk menggarapnya sehingga menjadi produktif.

Mereka jangan sampai tertipu lagi dengan dalih HGU, karena kenyataan yang sudah-sudah, HGU hanyalah pintu masuk untuk menguasai tanah rakyat selama-lamanya.

Ada baiknya masyarakat tidak mengurus sertifikat tanahnya, jika dikemudian hanya akan menjadi sebab kehilangan mereka akan tanah dan mata pencarian mereka dari .

Masyarakat adat yang memiliki tanah luas harus diberikan pendampingan, dididik, dan diajari cara mengelola tanah mereka sehingga bisa menghasilkan uang. Jika memang bertanam sawit lebih menjanjikan, maka didiklah mereka agar menjadi pemilik kebun sawit yang profesional.

Jika masyarakat dan tetua adat sudah cerdik, maka tidak akan ada lagi orang kaya yang berhasil memperluas cakupan tanahnya. Karena walau bagaimanapun dan sampai kapan pun, orang kaya serakah akan tetap mengincar tanah rakyat, untuk dijadikan penambah hartanya yang sudah ada. (*)

foto: diambil dari aktual.com

Pos terkait