Opini  

Mengatasi Beban Subsidi Energi Melalui KTT G7

Oleh: Defiyan Cori (Ekonom Konstitusi)

(Sebuah Catatan Untuk Presiden Joko Widodo)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyampaikan permasalahan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terlalu besar, yaitu Rp502,4 Triliun lebih. Bahkan menurut Presiden alokasi subsidi energi ini lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru sejumlah Rp446 Triliun, dan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat desa selama kurun waktu 2015-2020 sejumlah Rp332,32 Triliun.

Presiden kemudian mengajukan pertanyaan retoris: “Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Kalau kita tidak mengerti angka-angka kita tidak akan merasakan betapa sangat besar persoalan saat ini”. Demikian yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, pada Hari Selasa 21 Juni 2022.

Disamping beban subsidi energi, tantangan Presiden yang lain adalah mandat yang percayakan oleh negara-negara maju sebagai Presidensi G20 dengan isu perubahan iklim yang menjadi perhatian utama COP26. Tantangan ini akan bisa terjawab, apabila pemerintah menyiapkan proposal lengkap dalam memenuhi undangan pertemuan KTT G7 yang dilayangkan oleh Ketua nya Kanselir Jerman Olaf Scholz. Forum G7 mengharapkan pembicaraan yang konstruktif dengan negara-negara mitra yang diundang untuk meluncurkan inisiatif dan kerja sama yang nyata, yang fokus pada iklim dan investasi berkelanjutan, meningkatkan keamanan pangan, kesehatan global, dan menciptakan demokrasi yang lebih adaptif.

*Realisasi Membengkak*
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mempublikasikan, bahwa realisasi subsidi energi yang diberikan untuk masyarakat pada Tahun 2021 mencapai Rp131,5 Triliun. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 37,41 persen dibandingkan Tahun 2020 yang sejumlah Rp95,7 Triliun. Jumlah realisasi subsidi energi tersebut pun telah melampaui sasaran (target) yang ditetapkan sejumlah Rp110,5 Triliun atau angka realisasi nya lebih besar sejumlah Rp21 Triliun. Rincian realisasi subsidi energi itu digunakan sejumlah Rp47,8 Triliun atau 36,35 persen untuk alokasi listrik, serta subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sejumlah  Rp83,7 Triliun atau sebesar 63,65 persen.

Jika dibandingkan dengan realisasi subsidi energi pada tahun-tahun sebelumnya, maka porsi subsidi untuk BBM dan LPG meningkat 75,47 persen atau Rp36 Triliun. Sebaliknya dengan, subsidi listrik justru mengalami penurunan sebesar 0,42% atau Rp200 Miliar. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan sasaran (target) subsidi energi untuk Tahun 2022 mencapai Rp134 Triliun. Namun, faktanya berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga April 2022 realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp 34,8 Triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan dari capaian di periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp 23,2 Triliun, terdapat selisih lebih besar Rp13,6 Triliun.

Atas fakta realisasi subsidi energi itu, maka pada Tahun 2022 menambah alokasinya menjadi sejumlah Rp 74,9 Triliun, dan telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Hari Kamis, 19 Mei 2022. Jumlah itu meliputi alokasi untuk subsidi BBM dan elpiji sejumlah Rp 71,8 Triliun dan Rp 3,1 Triliun untuk subsidi listrik. Dengan tambahan alokasi itu, maka jumlah anggaran yang ditujukan untuk subsidi BBM dan elpiji yang semula direncanakan sejumlah Rp 77,5 triliun menjadi naik sejumlah Rp149,3 Triliun, dan sisanya untuk subsidi listrik sejumlah Rp39,6 Triliun. Tambahan anggaran itu membuat biaya negara untuk subsidi energi Tahun 2022 menjadi Rp208,9 Triliun atau membengkak sebesar 55,9 persen.

*Memanfaatkan Posisi Tawar*
Apabila pada akhirnya angka itu terealisasi sepenuhnya, maka realisasi subsidi energi tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak Tahun 2015 hingga sekarang. Adapun realisasi subsidi energi tertinggi sebelumnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi terjadi pada Tahun 2018, yaitu mencapai Rp 153,5 Triliun. Jadi, wajar sekali Presiden sangat khawatir ditengah terjadinya krisis energi yang melanda kawasan benua Eropa dan potensi impor minyak kemungkinan akan terkendala oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina berpengaruh pada harga keekonomian minyak mentah.

Kasus yang hampir sama juga dialami oleh negara-negara di belahan benua Eropa, krisis energi kembali terjadi sebagaimana halnya pernah dialami pada Tahun 1973 dan 1979, dipicu oleh perang dan konflik kawasan serta kenaikan harga minyak sampai 300 persen. Beberapa negara Eropa berencana mengaktifkan pembangkit listrik tenaga batu bara pasca terjadinya pemotongan pasokan gas dari Rusia.

Di Jerman, Kementerian Ekonomi negara itu menyatakan bahwa penambahan kapasitas dari yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga batu bara dapat mencapai hingga 10 gigawatt (GW) apabila pasokan gas di negara itu benar-benar kritis. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Kanselir Jerman, Robert Habeck notabenenya adalah anggota dari Partai Hijau (Green Party) yang telah berkomitmen mendorong keluar lebih cepat dari batubara padat karbon sebagaimana dikutip dari Reuters, pada Hari Senin 20 Juni 2022. Meskipun demikian, Berlin masih menjamin bahwa sasaran untuk menganulir 100% pembangkit batu bara pada Tahun 2030 masih berjalan sesuai rencana menurut juru bicara Kementerian Ekonomi, Stephan Gabriel Haufe.

Selain Jerman, negara-negara lain seperti Austria juga telah mengambil langkah serupa, memutuskan untuk mengaktifkan kembali pembangkit batu baranya pasca berkurangnya pasokan gas Moskow. Lalu inilah momentum yang tepat bagi Presiden Joko Widodo sebagai pemegang tongkat Presidensi G20 untuk meneguhkan komitmen Indonesia mendukung energi bersih lingkungan berkelanjutan atas undangan G7 tersebut. Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat dengan negara produsen batubara lainnya yang juga memperoleh undangan untuk menghadiri KTT yang digelar di Schloss Elmau, Jerman pada tanggal 26-28 Juni 2022.

Presiden Joko Widodo dapat memainkan peran penting dan krusial untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di satu sisi. Disisi yang lain, negara-negara produsen batubara juga dapat bersama-sama menuntut komitmen energi bersih lingkungan yang telah dicanangkan G7 untuk membantu investasi pengembangannya di negara-negara lainnya, khususnya Indonesia. Jika komitmen ini dipenuhi, maka krisis keuangan akibat membengkaknya realisasi subsidi energi akan secara bertahap dapat diatasi melalui pengembangan energi alternatif, baru dan terbarukan (EBT). Dukungan kementerian terkait untuk menjalankan transisi energi ini juga dibutuhkan,sebab sinyalamen terhambatnya pengembangan EBT dilatarbelakangi oleh adanya konflik kepentingan para pembantu Presiden yang sekaligus pengusaha.

Indonesia seharusnya mempersiapkan kertas kerja yang komprehensif untuk memanfaatkan momentum KTT G7 ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan itu sendiri, secara teori pemerintah hanya memiliki diskresi melalui mekanisme kebijakan fiskal. Namun, jika pemerintah hanya mengandalkan pendanaan dari ruang fiskal selama ini tampak sekali memiliki keterbatasan. Sebab, secara umum kapasitas maksimal pendanaan APBN dan APBD tak lebih dari 20%. Oleh karena itu, Kementerian ESDM, Perindustrian, BKPM dan BUMN harus mengambil peran lebih aktif mendukung posisi Presidensi G20 Presiden Joko Widodo dan melepaskan kepentingan politik serta berburu rente untuk sesaat.

Dunia sedang membutuhkan kerjasama yang erat untuk mengatasi permasalahan krisis pangan dan energi dengan memanfaatkan seluruh potensi negara-negara di dunia termasuk Rusia. Dan, Indonesia adalah kunci dunia dalam percepatan transisi energi di dalam negeri yang selama ini berorientasi fosil menuju EBT, Semoga!