Maksimalkan Pengawasan Coklit Data Pemilih

  • Whatsapp
Pengawasan coklit oleh Panwaslu terhadap pantarlih. (*)

PADANG –  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mengingatkan agar pengawasan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih pada pemilu 2019, betul-betul diawasi secara maksimal.

Anggota Panwaslu Pessel, Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL),Canang Bagus Prahara Umpu menegaskan fungsi pengawasan itu bertujuan untuk memastikan kegiatan coklit yang dikerjakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Pessel telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Muat Lebih

“Kegiatan pengawasan tersebut, bukan hanya sekedar hadir, melihat ataupun mendampingi akan tetapi lebih fokus kepada proses dan pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih tidak melenceng dari prosedur dan aturan yang ada,” tegas Canang, Sabtu (21/4/2018).

Iapun menyebutkan daftar pemilih didalam Model A-KPU yang dipegang oleh Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pantarlih adalah sebagai data awal dan pedoman coklit dilapangan yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi penambahan ataupun berkurangnya data pemilih.

Sebelum mengawasi, Panwaslu Kelurahan juga telah dibekali pemahaman tentang segala aturan yang berkaitan tentang tata cara pengawasan proses coklit itu sendiri dimana akan lebih mengutamakan dan mengedepankan semangat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pessel menjelaskan, kegiatan coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih secara serentak pada 17 April 2018 tersebut akan berlangsung selama satu bulan kedepan. Sebutnya, Jumlah Pantarlih se-Pesisir Selatan saat ini sebanyak 1.428 orang dan seluruhnya mencoklit pada 182 desa (nagari).

“Selama proses coklit berlangsung pada saat ini belum ada kendala yang begitu berarti bagi Pantarlih,” jelasnya.

Ketua Panwaslu Pessel, Yani Rahmasari mengatakan karena keterbatasan personel panwaslu kelurahan/desa yang hanya berjumlah 182 orang untuk mengawasi proses coklit pantarlih dengan jumlah ribuan, perlu keterlibatan masyarakat secara aktif untuk melakukan pengaduan jika ada hak pilih warga lainnya yang dihilangkan. (niko)

 

Pos terkait