PADANG-Diskusi alot terjadi antara para wakil mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Sumbar dan Komisioner KPU Sumbar Gabriel Daulay, terkait tidak adanya asuransi jiwa terhadap petugas pemilu yang sakit, kecelakaan hingga meninggal dunia sepanjang pelaksanaan pemilu 2019.
Pantauan Singgalang, hal tersebut terjadi saat ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumbar melakukan aksi demo yang membawa keranda serta replika mayat di depan kantor KPU Sumbar, Jalan Pramuka, Kota Padang. Kamis (25/4) siang.
Perwakilan mahasiswa, Indra Kurniawan dalam salah satu orasinya menyampaikan tuntutan bahwa KPU harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami petugas sepanjang berlangsungnya pesta demokrasi 2019.
“Kita sangat prihatin terhadap kondisi yang dialami petugas demi suksesnya pemilu, banyak yang sakit akibat kelelahan dan ada pula yang sampai meninggal dunia. Ini tanggung jawab siapa? Kalau bukan tanggung jawab KPU,”katanya.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Sumbar Gabriel Daulay mengakui bahwa hingga saat ini memang belum ada asuransi bagi petugas pemilu karena keputusan tersebut tak kunjung diketuk palu di Senayan.
“Pada dasarnya petugas pemilu yang kita rekrut adalah relawan yang bersedia membantu kesuksesan pesta demokrasi. Kendati demikian KPU sebagai pelaksana telah sejak lama mengusulkan terkait pemberian asuransi, namun hingga saat ini keputusan itu belum ada disahkan di Senayan,” katanya.
Ditambahkan Gabriel menyikapi kondisi yang saat ini terjadi, KPU secara nasional telah melakukan penggalangan dana untuk santunan kepada petugas yang sakit dan meninggal dunia.
“Kami juga sangat peduli karena mereka adalah teman dan sahabat kami. Tidak mungkin kami berlepas tangan pula. Pemberian santunan sudah dibahas oleh KPU RI,” ungkapnya.
Penyampaian aspirasi mahasiswa berlajut dengan adu mulut dan argumen hingga akhirnya diselesaikan dengan cara tuntutan mahasiswa ditanda tangani oleh Gabriel.
Diskusi alot terus berlanjut saat mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Sumbar mendesak KPU Sumbar untuk menyelesaikan segala permasalahan pemilu yang ada di provinsi ini.
Mahasiswa juga menuntut KPU untuk memberikan klasifikasi kepada publik, terkait penghitungan suara melalui konferensi pers.
Salah satu poin tuntutan, mahasiswa mendesak KPU Sumbar bekerja secara profesional dalam rekapitulasi suara dengan asas Luberjurdil.
Terkait tuntutan mendesak KPU RI untuk memberikan tunjangan atau santunan terhadap petugas penyelenggaraan pemilu yang sakit dan meninggal, mereka memberikan waktu selama sepuluh hari untuk KPU Sumbar melaksanakan tuntutan mereka.
Tuntutan itu mereka tuliskan ke dalam buku yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Sumbar disaksikan empat presiden mahasiswa dan jugabpihak kepolisian. Aksi penyampaian aspurasi pemilu itu berlangsung sejak pukul 13.00 Wib hingga pukul 15.45 Wib.
Setelah tuntutannya ditanda tangani, puluhan mahasiswa dengan tertib membubarkan diri dari Kantor KPU Sumbar. 411/gv
