JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) resmi memulai tahap sosialisasi nasional dalam upaya menuju Indonesia bebas kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL), atau yang dikenal dengan istilah Zero ODOL.
Sosialisasi ini mulai digelar sejak Sabtu, 1 Juni 2025, dan akan berlangsung selama 30 hari ke depan.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengatakan bahwa masa sosialisasi ini menjadi tahap krusial dalam pelaksanaan rencana aksi penanggulangan ODOL secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.
“Fokus utama pada tahap ini adalah pemutakhiran data intelijen lalu lintas, khususnya data kendaraan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dimensi dan muatan yang berlaku,” ujar Kakorlantas dalam keterangan resminya, Minggu (1/6/2025).
Selain penelusuran data, Korlantas juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi langsung kepada pemilik dan pengemudi kendaraan, penyampaian informasi publik, serta imbauan tertulis.
Tujuannya adalah membangun kesadaran serta mendorong para pemilik kendaraan untuk melakukan normalisasi terhadap kendaraan yang terbukti melebihi batas ukuran atau muatan.
Irjen Agus menekankan bahwa Zero ODOL bukan semata-mata tentang penegakan hukum, melainkan gerakan nasional untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Ini adalah momentum penting untuk membangun pemahaman bersama. Kita harapkan masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi, bisa terlibat aktif dalam mewujudkan lalu lintas yang lebih manusiawi dan berkeselamatan,” tegasnya.
ODOL selama ini menjadi masalah serius dalam dunia transportasi Indonesia.
Kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan tak hanya membahayakan pengguna jalan lainnya, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Dengan adanya tahap sosialisasi ini, Korlantas Polri berharap seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor swasta maupun masyarakat umum, turut ambil bagian dalam gerakan menuju Indonesia Zero ODOL demi keselamatan bersama dan kualitas infrastruktur yang lebih terjaga.
