Amang juga menyebut kalau pemerintah kurang memahami permasalahan daerah terkait kemiskinan, yang ditunjukkan dengan data dari BPS bahwa dari tahun 2014-2023 terdapat 14 (empat belas) Provinsi yang mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem.
“Untuk menekan laju peningkatan kemiskinan ekstrem ini, maka DPD RI mendesak pemerintah agar dana Perlindungan Sosial (Perlinsos), penanganan stunting program yang berkaitan dengan kemiskinan lainnya tidak disalurkan melalui Kementerian/Lembaga, melainkan langsung kepada daerah dalam bentuk dana TKDD,” imbuhnya.
Terakhir Amang menilai bahwa indikator kesejahteraan sosial yang digambarkan oleh tingkat kemiskinan, Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih jauh dari harapan. Padahal, target pemerintah sebagaimana tergambar dalam data BPS yang menyebutkan angka harapan hidup di 25 (dua puluh lima) Provinsi, masih berada di bawah angka nasional.
“Angka kemiskinan masih di angka 9,36%, dan IPM 72,91. Oleh karena itu Pemerintah dituntut untuk bekerja lebih keras dengan segera mewujudkan integrasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan realisasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (Ery)
