PADANG – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumbar mulai melakukan pemantauan serta penguatan kerjasama dengan seluruh pihak untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Ketua KIPP Sumbar, Samaratul Fuad, mengatakan, pemilu 2024 mendatang yang paling penting adalah soal kesepakatan seluruh stakeholder untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan konflik di tingkat masyarakat, baik berupa pernyataan sikap maupun prilaku.
Pengawasan tersebut, ada beberapa poin. Pertama, dalam penyelenggaraan pemilu, partai tentu mempersiapkan para caleg-caleg. Di sini akan berpotensi terjadi saling tarik menarik calon-calon potensial yang akan menimbulkan masalah.
“Pada tahapan ini dukungan-dukungan dari kelompok yang menjadi suporter akan mulai bermunculan, baik untuk caleg maupun capres,” kata Samaratul Fuad.
Samaratul Fuad mengatakan, pada tahapan tersebut juga mulai bermunculan konflik dalam pemilihan legislatif dan eksekutif yang akan membuat masyarakat terbelah. Untuk itu, pihaknya akan banyak berkomunikasi dengan pemerintah daerah, TNI maupun polri untuk mengambil tindakan yang preventif menjaga tidak munculnya konflik.
“Peran pemerintah sangat diperlukan, maka harus ada program pemerintah dan kita pun akan mendesak pemerintah untuk membuat program-program tersebut untuk mencegah terjadinya konflik sosial,” ujar Samaratul Fuad.
Poin kedua, KIPP Sumbar akan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan program untuk mencegah terjadi konflik, baik konflik bersifat sara, konflik keagamaan dan lain sebagainya.
“Nah, tentu pengawasan tersebut tidak hanya di tingkat pemerintah, di tingkat penyelenggara pun harus memunculkan aktivitas yang mengarah pada proses keberlangsungan pemilu secara damai,” katanya.
Poin ketiga, dalam pemilu 2024, juga perlu dipantau soal apa yang menjadi program atau visi misi para calon. Baik pasangan calon presiden maupun dari partai politik yang menjadi peserta pemilu terkait dengan materi kampanye yang mestinya mengedepankan kepentingan masyarakat di tingkat lokal.
“Materi kampanye menjadi sesuatu yang perlu kita pantau. Kita harapkan KPU juga mensosialisasikan ini kepada peserta pemilu. Materi kampanye itu diberikan tidak hanya tema besarnya saja, tetapi bagaimana materinya itu benar-benar realistis dan dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Poin keempat, KIPP akan menfokuskan pemantauan kepada partai politi atau peserta pemilu memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat dengan program-program yang mereka buat.
“Termasuk penyelenggara, sejauhmana mereka memberikan nuansa politik yang bisa menjangkau masyarkat lapisan bawah. Jadi tidak lagi hnya lapisan elit saja. Hal ini harus dipikirkan oleh penyelenggara dan dilakukan secara masif dan terorganisir dengan baik,” kata dia.
Poin kelima, soal penanganan pelanggaran pemilu 2024 yang berpotensi mengalami peningkatan. Penanganan bawaslu ataupun KPU akan menjadi pantauan bagi KIPP sendiri.
“Apakah bawaslu masih bersikap seperti pemadam kebakaran yang hanya menerima kasus. Tetapi ikhtiar-ikhtiar untuk pencegahan itu dilakukan dengan maksimal atau tidak oleh oleh bawaslu atau KPU,” ujar dia.
Poin keenam, KIPP Sumbar akan memantau soal rekrutmen penyelenggara adhoc seperti PPK, paswascam dan sebagainya. Dari pantauan sementara, kepentingan dari peserta pemilu akan lebih menguat pada pemilu 2024 nantinya dan itu akan ditularkan kepada para calon penyelenggara.
“Jika itu terjadi tentu masalah kemandirian dan independensi penyelenggara akan menjadi masalah. Makanya proses rekrutmen KPU provinsi, kabupaten dan kota serta seterusnya akan menjadi prioritas pemantauan kita,” terangnya.
“Apalagi kita telah mendapat informasi rekrutmen penyelenggara itu akan dimulai pada September sampai Oktober 2022 ini. Diharapkan orang yang direkrut itu betul-betul sehar dan memiliki kapasitas,” tambahnya.
Terakhir dia mengatakan, KIPP beberapa hari belakangan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, baik di tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota. Koordinasi ini sehubungan potensi kerawanan yang diperkirakan akan muncul di tingkat masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
“Koordinasi-koordinasi itu kita lakukan untuk Menunjukkan kesepahaman, cara pandang dan cara berfikir menatap pemilu. Kemudian juga untuk menyamakan persepsi,” tutupnya.109
