PADANG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi tinggi kepada Bawaslu Padangpariaman atas komitmennya dalam menerapkan transparansi dan keterbukaan informasi publik selama Pilkada serentak 2024.
Penghargaan ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pemilihan Serentak 2024, yang digelar Bawaslu Padangpariaman di Aula Sambalado pada Minggu, 2 Februari 2025. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, jurnalis, dan organisasi masyarakat.
Keterbukaan Informasi Kunci Demokrasi
Komisioner KI Sumbar, Mona Sisca, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat.
“Informasi harus mempunyai makna dan dikemas dalam bentuk data yang dapat diakses oleh masyarakat. Nah, itu yang kita pahami sebagai informasi publik,” ujar Mona.
Ia menjelaskan bahwa informasi publik mencakup seluruh data yang dikelola oleh badan publik, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah seperti BUMN, BUMD, dan lembaga yang didanai publik. Namun, ada kategori informasi yang tetap dirahasiakan demi kepentingan tertentu, seperti data kependudukan yang dikelola Dinas Dukcapil.
Komitmen Bawaslu Padangpariaman dalam Transparansi
Komisioner KI Sumbar Bidang Edukasi, Idham Fadhli, menambahkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
“Badan publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kecuali yang memang secara regulasi dikecualikan,” jelas Fadhil.
Ia menyoroti keberhasilan Bawaslu Padangpariaman dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi saat Pilkada 2024, sehingga lembaga ini meraih peringkat 2 dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI Sumbar 2024.
“Kami di Komisi Informasi sangat mengapresiasi kinerja dan komitmen Bawaslu Padangpariaman, terutama dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik,” tambahnya.
Evaluasi dan Sinergi untuk Pemilu yang Lebih Baik
Dalam kegiatan ini, Komisioner Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh sangat diperlukan demi perbaikan sistem Pemilu ke depan.
“Bawaslu telah melewati proses panjang dalam pengawasan Pemilu, mulai dari Pilpres, Pileg, hingga Pilkada serentak 2024. Evaluasi bersama ini penting agar kita dapat memperbaiki sistem ke depannya,” ujar Khadafi.
Ketua Bawaslu Padangpariaman, Azwar Mardin, juga mengakui bahwa keberhasilan lembaga ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, serta jurnalis.
