PADANG – Masalah banjir menahun yang menghantui warga Rawang, Kecamatan Padang Selatan, akhirnya menemui titik terang di bawah pengawalan ketat legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa pembenahan drainase dan infrastruktur di kawasan tersebut kini menjadi prioritas utama pembangunan tahun 2026.
Kepastian ini muncul seiring dengan dialokasikannya anggaran sebesar Rp100 miliar dari pemerintah pusat untuk melakukan perombakan total pada sistem pengendalian air di wilayah tersebut.
Langkah konkret ini tidak lepas dari persistensi Rachmad Wijaya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Rawang yang telah puluhan tahun menderita akibat luapan air setiap musim hujan.
Sebagai penyambung lidah rakyat di parlemen kota, Rachmad secara konsisten membawa persoalan ini ke meja perundingan tingkat tinggi. Upaya tersebut membuahkan hasil manis setelah mendapat respon positif dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui koordinasi intensif dengan legislator pusat.
Dalam sebuah pertemuan strategis bersama warga, Rachmad Wijaya menyampaikan bahwa sinergi antara DPRD Kota Padang dan DPR RI, khususnya melalui peran Andre Rosiade, menjadi kunci utama cairnya dana jumbo tersebut.
Rachmad menekankan bahwa tanpa kolaborasi lintas tingkat legislatif, anggaran sebesar Rp100 miliar akan sulit mendarat di Kota Padang. Baginya, kepastian anggaran ini adalah bukti nyata bahwa kepentingan warga Rawang tidak lagi sekadar menjadi janji politik, melainkan komitmen kerja yang nyata.
Dana alokasi pusat tersebut nantinya akan difokuskan pada tiga pilar utama pembenahan lingkungan di Rawang. Rachmad Wijaya merinci bahwa proyek ini mencakup normalisasi sistem drainase secara menyeluruh, pembangunan trotoar yang representatif, hingga peningkatan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Warga sudah terlalu lama menunggu. Ini bukan soal satu atau dua tahun, tapi puluhan tahun penderitaan saat hujan deras tiba. Hari ini, kami hadir membawa solusi konkret dengan progres yang jelas,” tegas Rachmad Wijaya.
Ia memastikan bahwa proses administrasi akan dikawal ketat agar tahap tender dapat berjalan lancar. Targetnya, pekerjaan fisik di lapangan bisa segera dimulai pada Oktober 2026 mendatang agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. (*)
