Padang  

Ketua Komisi II DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Nasib Honorer Sebelum 2023

PADANG – Komisi II DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan rencana kerja yang jelas terkait tenaga honorer. Karena itu terkait dengan nasib ratusan ribuan tenaga honorer di Indonesia.

“Saya minta Kemenpan dan RB harus menyelesaikan masalah tenaga honorer itu sebelum batas waktu 2023 tersebut,” Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia Tanjung Kamis, (16/6) pada Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Menurutnya, Kemenpan dan RB dapat memberikan kepastian pada tenaga honorer terkait nasibnya. Terutama mau diapakan mereka setelah tidak lagi menjadi tenaga honorer.

“Jadi harus dipastikan, mereka mau diapakan. Apakah akan dijadikan Outsourcing, atau kemana,”ulasnya.

Untuk itu Anggota DPR RI dari partai Golkar ini meminta, Kemenpan dan RB memiliki rencana kerja yang jelas. Sehingga berdampak pada kekawatiran tenaga honorer dan kinerja pemerintah daerah.

Diakuinya sebelumnya pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer. Selain tidak berisiko secara keuangan, juga lebih cepat proses penerimaannya.

Hanya saja ketika ada kesepakatan menghentikan penerimaannya, persoalan muncul. Apalagi kepala daerah yang baru juga hanya menerima warisan dari kepala daerah sebelumnya.