PADANG — Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menilai sejumlah agenda pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi daerah, termasuk Kota Padang. Menurutnya, berbagai program pemerintah pusat akan semakin bermakna apabila manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Muharlion menyampaikan pandangan tersebut setelah mengikuti secara virtual rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan. Muharlion menilai pidato Presiden memuat sejumlah arah kebijakan strategis yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Muharlion secara khusus menyoroti agenda pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang disampaikan Presiden. Menurutnya, pembangunan kedua sektor tersebut sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di daerah karena sebagian besar implementasi program pemerintah pusat berlangsung di wilayah kabupaten dan kota.
“Pidato Bapak Presiden tentu banyak menyinggung bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Ada berbagai program nasional yang disampaikan, termasuk pembangunan beberapa unit puskesmas dan infrastruktur lainnya,” ujar Muharlion.
Ketua DPRD Padang tersebut berharap pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat tidak hanya dilihat sebagai agenda nasional, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai, kata dia, menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Kita berharap pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dapat memberikan dampak terhadap daerah karena pelaksanaannya juga banyak berlangsung di daerah. Termasuk pembangunan infrastruktur yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Muharlion menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membantu memastikan program nasional dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan daerah, termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa pemerintahannya atau 663 hari. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang sebagian di antaranya telah berlangsung selama puluhan tahun.
Presiden juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah, di antaranya percepatan swasembada delapan komoditas pangan, perubahan kebijakan penyaluran pupuk, pengembangan energi melalui biodiesel B50, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengoperasian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta program Makan Bergizi Gratis.
Di bidang pelayanan publik, pemerintah juga menyampaikan perkembangan program perbaikan sekolah dan perluasan Cek Kesehatan Gratis. Namun, Presiden mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja, pemberantasan korupsi hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan.
Bagi Muharlion, berbagai agenda nasional tersebut perlu terus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan DPRD Kota Padang akan terus mendorong kolaborasi dan sinergi antarlembaga sehingga arah pembangunan nasional dapat memperkuat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. (*)
