Kepala Bappeda Memahami Jadwal Anggota DPRD

oleh
Kepala Bappeda Sumbar. www.bappedasumbarprov.go.id

PADANG-Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri memahami jadwal anggota DPRD Sumbar, sehingga tidak mempersoalkannya kalau tidak hadir di Musrenbang. Ini karena semua pokok pikiran dari DPRD sudah diproses sesuai mekanisme.
“Acara Musrenbang itu hanya mendengar arahan dari pusat, antara lain dari Bappenas, Kemendagri dan DPR-RI. Sedangkan pembahasan yang mendalam sudah dilakukan sebelumnya antara eksekutif-legislatif,” kata dia kepada Singgalang, Kamis (12/4).

Tentang berita Singgalang kemarin, yang menyebut soal honor, menurut Hansastri, ia tidak pernah bicara itu dalam kaitannya dengan DPRD dan Musrenbang. “Saya mohon maaf karena saya sendiri tidak enak membacanya. Padahal silaturahim kami selama ini sangat baik,” katanya pula.
Sebagaimana diberitakan kemarin, jadwal Musrenbang tidak cocok dengan jadwal DPRD. Acaranya dilaksanakan 10 April lalu. Meski tidak hadir, kata anggota DPRD Arkadius Dt. Intan Bano, semua aspirasi rakyat sudah disampaikan dan dicatat.

Hal penting Musrenbang

Dalam Musrenbang itu, hal penting yang dicatat antara lain, rencana pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi seperti UMKM. “Sebagai nara sumber Ketua DPRD, Pak Hendra Irwan Rahim memberikan topik pokok-pokok pikiran DPRD,” kata dia seraya menyebutkan, dalam pokok pikiran itu, termaktub banyak hal, terutama masukan dari rakyat.
Sebelumnya, telah dilakukan kegiatan pra-Musrenbang di Bukittinggi selama empat hari. Dalam acara itu, banyak anggota dewan yang hadir.
Merujuk tahun-tahun sebelumnya, Musrenbang tidak pernah akan bagus jika DPRD tertinggal, sebab aspirasi masuknya ke lembaga itu. Karenanya, sejak awal DPRD selalu berperan aktif sehingga nanti kebijaksanaan yang muncul benar-benar padu.
DPRD menerima aspirasi juga teliti, terukur dan profesional. Bahkan kemudian dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Ini kemudian ditetapkan dalam sidang paripurna.
Pokok pikiran itu kemudian memperkaya materi Musrenbang dan akan menjadi rencana kerja Pemprov Sumbar 2019. “Ini kembali akan dirumuskan lebih mendalam dan dibicarakan lagi dengan DPRD. Hasilnya menjadi APBD 2019 yang disahkan DPRD. Karena itu semua isi Musrenbang sebenarnya sudah sangat dipahami oleh para wakil rakyat kita,” kata dia.
Data yang ada di Singgalang menunjukkan, Sumbar dalam beberapa tahun mendatang fokus pada pembangunan infastruktur penting. Misalnya jalan kereta api, jalan tol, irigasi. Yang disebut
terakhir untuk meningkatkan penghasilan petani.
Dana desa saja tercatat Rp800 miliar, 70 persen untuk infrastruktur. Dari 70 persen itu, 30 persen di antaranya untuk upah atau sekitar Rp165 miliar. Angka ini bisa menggaji 45 ribu kepala keluarga miskin, ayah yang anaknya busung lapar, suami yang istrinya sakit, pengangguran dan setengah pengangguran. “Diperkirakan tiap pekerja akan menerima sekitar Rp3,6 juta upah. Upah itu harus dibayar tunai. Makanya diberi nama Padat Karya Tunai. (Yose)

Loading...