Oleh Hendra Noviandi
(Mahasiswa Manajeman Pendidikan Islam
Pascasarjana UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi)
Kabar intervensi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi nama baik kepada dua guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan adalah embusan angin segar di tengah mendungnya potret keadilan bagi pendidik. Peristiwa ini bukan sekadar berita lokal, melainkan sebuah sinyal nasional yang kuat. Ini adalah kisah tentang kemanusiaan yang akhirnya dimenangkan setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Bagi kedua guru tersebut, ini adalah pengembalian martabat yang telah lama hilang. Keadilan meskipun datang terlambat akhirnya menunjukkan wujudnya.
Sebagai seorang mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam (MPI), saya melihat kasus ini dari kacamata yang spesifik. Kami mempelajari bahwa guru adalah aset utama (human capital) dalam sebuah sistem pendidikan. Kasus kriminalisasi terhadap guru, seperti yang diduga terjadi di Luwu Utara adalah bentuk kegagalan manajemen sumber daya manusia yang paling fatal. Ini menunjukkan betapa rentannya profesi pendidik di hadapan hukum. Langkah Presiden adalah intervensi kepemimpinan yang mengoreksi kegagalan sistemik di level bawah.
Dalam perspektif Islam, keadilan (al-‘adalah) adalah salah satu pilar utama kehidupan sosial. Apa yang menimpa kedua guru tersebut adalah bentuk kezaliman yang merenggut hak dasar mereka, yaitu kehormatan (hifdzul ‘irdh). Rehabilitasi nama baik ini adalah implementasi dari kewajiban untuk memulihkan hak mereka yang terampas. Ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan pemenuhan mandat spiritual untuk membela yang teraniaya. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial.
Peristiwa ini harus menjadi momentum refleksi mendalam bagi kita semua. Kita harus berani bertanya, mengapa harus seorang Presiden yang turun tangan? Ini mengindikasikan adanya kebuntuan atau kelalaian dalam sistem peradilan dan advokasi profesi di tingkat daerah. Guru, dalam menjalankan tugasnya mendidik, seringkali berada di wilayah abu-abu antara disiplin dan kekerasan. Tanpa payung hukum yang jelas dan kuat, mereka akan selalu berada di posisi yang lemah.
Dampak psikologis dari kriminalisasi guru sangatlah destruktif. Seorang guru yang pernah dipenjara karena tugas profesionalnya akan menanggung trauma seumur hidup. Lebih jauh lagi, kasus ini menciptakan “efek gentar” (chilling effect) bagi guru-guru lain di seluruh Indonesia. Mereka menjadi takut untuk bertindak tegas dalam mendisiplinkan siswa. Jika guru sudah takut mendidik, maka fondasi karakter generasi bangsa taruhannya.
Dari sudut pandang manajemen, sistem pendidikan kita gagal memberikan perlindungan dan rasa aman. Seharusnya, ada mekanisme internal di tingkat sekolah dan dinas pendidikan untuk menangani konflik semacam ini. Proses mediasi dan investigasi internal harus didahulukan sebelum kasus meluncur ke ranah pidana. Manajemen risiko dalam profesi guru tampaknya belum menjadi prioritas. Kegagalan ini menunjukkan lemahnya struktur pendukung bagi para pendidik.
Langkah Presiden Prabowo patut kita apresiasi sebagai bentuk kepedulian yang luar biasa. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada kemanusiaan. Namun, kita tidak bisa selamanya bergantung pada intervensi ad-hoc setingkat Presiden. Negara harus hadir melalui sistem yang bekerja secara otomatis, bukan berdasarkan viralitas atau belas kasihan sesaat. Keadilan tidak boleh bersifat karitatif atau untung-untungan.
Rehabilitasi ini adalah pemulihan nama baik, tetapi tidak bisa menghapus jejak luka dan waktu yang hilang. Ganti rugi material mungkin bisa dihitung, namun kerugian imateriel seperti stres, malu, dan hilangnya kepercayaan diri tidak ternilai harganya. Ini adalah pengingat betapa mahal harga sebuah keadilan di negeri ini. Kita berhutang permohonan maaf yang besar kepada para guru yang menjadi korban.
Dalam khazanah pendidikan Islam, guru dikenal sebagai mu’allim dan murabbi. Posisi mereka ditempatkan sangat tinggi, bahkan Imam Al-Ghazali menyebut mereka pewaris para nabi. Merendahkan martabat seorang guru sama dengan merendahkan ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan merehabilitasi nama baik guru adalah upaya mengembalikan marwah (martabat) profesi mulia ini. Ini adalah kewajiban kita bersama untuk memuliakan mereka.
Prinsip tabayyun (klarifikasi) seharusnya menjadi garda terdepan dalam setiap perselisihan. Dalam banyak kasus kriminalisasi guru, proses tabayyun seringkali diabaikan. Aparat penegak hukum dan bahkan masyarakat terkadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Padahal, hubungan guru dan murid memiliki dinamika yang kompleks dan tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Kegagalan tabayyun inilah yang sering menjadi pintu masuk kriminalisasi.
Kita juga perlu menyoroti peran organisasi profesi guru, seperti PGRI. Di mana peran advokasi mereka ketika anggotanya tersandung masalah hukum? Organisasi profesi harus menjadi benteng pertama dan terkuat dalam membela guru. Mereka tidak boleh hanya hadir saat perayaan hari guru, tetapi harus garang saat anggotanya dizalimi. Bantuan hukum yang cepat, tanggap, dan efektif adalah sebuah keniscayaan.
Sebagai mahasiswa MPI, saya melihat urgensi adanya reformasi dalam manajemen perlindungan guru. UU Guru dan Dosen serta regulasi turunannya harus ditinjau ulang. Perlu ada pasal-pasal yang secara spesifik memberikan imunitas profesional kepada guru saat menjalankan tugasnya. Batasan antara pelanggaran etik, disiplin, dan pidana harus diperjelas. Tanpa kejelasan ini, guru akan terus menjadi sasaran empuk.
Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan harus proaktif. Mereka tidak boleh “cuci tangan” ketika ada guru yang bermasalah. Dinas Pendidikan harus memiliki tim advokasi permanen yang siap mendampingi guru. Anggaran untuk bantuan hukum bagi pendidik harus dialokasikan secara serius. Ini adalah bagian dari manajemen pelayanan terhadap sumber daya manusia pendidikan.
Organisasi profesi guru juga harus lebih siap dalam membendung semua pandangan negatif terhadap anggotanya. Kecepatan dalam mengambil Keputusan untuk membela marwah guru sangat diperlukan. Bantuan hukum dari organisasi dalam mengawal kasus yang terjadi sangat diperlukan. Guru yang menjadi anggota organisasi profesi merasa terlindungi dan dibentengi dalam bertugas. Sehingga guru menjadi lebih dihargai dan bermartabat dimata semua pihak yang berkepentingan.
Harapan kita kasus di Luwu Utara ini adalah yang terakhir. Rehabilitasi yang diberikan Presiden harus menjadi tonggak awal perbaikan sistem secara menyeluruh. Kita tidak ingin ada lagi guru yang harus kehilangan kehormatannya karena dedikasinya dalam mendidik. Martabat guru adalah martabat pendidikan bangsa ini.
Pada akhirnya, keadilan yang sejati bukanlah rehabilitasi setelah seseorang menderita. Keadilan sejati adalah sebuah sistem yang mencegah orang yang tidak bersalah menderita sejak awal. Terima kasih Bapak Presiden atas kemanusiaan Anda. Namun, pekerjaan rumah kita untuk membangun sistem yang adil bagi guru masih sangat panjang.(***)
