Agam, Hukum  

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Agam jadi Prioritas

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP KB PP dan PA) Agam menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) asesmen dan konseling bagi kader Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), di aula Kantor Bupati Agam, Selasa (12/11).--mursyidi

AGAM-Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi permasalahan nasional dan juga terjadi di Kabupaten Agam.

Permasalahan ini menjadi pokok pembahasan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) asesmen dan konseling bagi kader Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) setiap kecamatan, di aula Kantor Bupati Agam, Selasa (12/11/19).

Sekretaris DPP KB PP dan PA Kabupaten Agam, Hendri Rusdian, mengatakan, pelatihan konseling dan pendampingan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sangat penting untuk menambah wawasan dari lembaga perlindungan anak (P2TP2A) di kecamatan.

“Wawasan dan ilmu pengetahuan dari kader P2TP2A masih minim dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan di lapangan. Sehingga upaya dalam menghadapi korban kekerasan belum maksimal,” katanya.

Melalui bimtek asesmen dan konseling ini kader bisa menyamakan persepsi tentang penanganan permasalahan perlindungan anak dan perempuan di Agam.
Salah satu solusi pencegahannya, dengan meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui penyuluhan.
Bimtek digelar dua angkatan, angkatan ke-dua digelar pada tanggal 19 November di Kecamatan Tilatang Kamang.
Masing-masing angkatan sebanyak 40 orang.
Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Agam, Ny. Candra Trinda Farhan, mengapresiasi DPP KB sangat apresiasi kegiatan ini. “Semoga kegiatan bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah menjadi isu nasional,” katanya.
Asisten Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Setda Agam, Rahman mengajak semua elemen masyarakat maupun pemerintahan kabupaten hingga nagari secara berjenjang untuk lebih proaktif dalam menyikapi isu kekerasan anak dan perempuan. 210